Kendari – Lumbungsuaraindonesia.com Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., tampil sebagai narasumber dalam Seminar Literasi Digital bertajuk “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Hotel Claro Kendari, Kamis, 2/10/2025.
Acara ini menghadirkan akademisi Universitas Halu Oleo (UHO), praktisi komunikasi, jurnalis, guru, mahasiswa, hingga komunitas literasi digital. Tujuannya memperkuat kesadaran masyarakat tentang literasi digital sebagai benteng menjaga kualitas demokrasi sekaligus menangkal disinformasi di ruang publik virtual.
Dalam paparannya bertajuk “Sultra Digital Berdaya, Membangun Literasi Konten Etis Lintas Generasi”, Ridwan menegaskan bahwa literasi digital tidak boleh dipahami sebatas kegiatan sosialisasi.
Literasi adalah kemampuan membangun cara berpikir kritis, bukan hanya mengkritik. Literasi harus solutif, membangun, dan mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang sejahtera,” ujar Ridwan.
Ia mencontohkan wajah demokrasi Sultra yang dinilainya cukup matang. “Sultra mencatat rekor terbaik. Aksi demonstrasi berlangsung damai, tanpa masalah. Itu bukti kita sudah menjadi masyarakat yang berdemokrasi cerdas, dan itu patut diapresiasi, tambahnya.
Menurut data Kominfo Sultra, tingkat penetrasi internet di daerah ini mencapai 73,9 persen, atau sekitar 2 juta pengguna dari total 2,8 juta penduduk. Namun, masih ada wilayah di 17 kabupaten/kota yang tidak hanya blank spot, tetapi bahkan zero akses.
Kondisi ini memunculkan paradoks: masyarakat semakin aktif menghasilkan konten di TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube, tetapi sekaligus rentan terhadap hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, judi online, kebocoran data, hingga pornografi.
Ridwan menyebut literasi digital harus dipahami secara utuh, mencakup empat pilar utama:
1. Kecakapan digital – kemampuan mengakses dan memanfaatkan teknologi dengan bijak.
2. Keamanan digital – melindungi data pribadi dan mencegah risiko kejahatan siber.
3. Etika digital – membangun perilaku santun, etis, dan bertanggung jawab.
4. Budaya digital – mengembangkan tradisi bermedia sosial yang sehat.
Masalah oversharing, cyberbullying, hoaks di WhatsApp dan Facebook, hingga tantangan berbahaya di TikTok bukan hanya dialami generasi muda, tetapi juga generasi tua. Kesenjangan pemahaman privasi digital membuat literasi etis semakin mendesak, jelasnya.
Sejak 2004, Dinas Kominfo Sultra bersama RRI dan sekolah-sekolah telah aktif menggelar edukasi literasi digital. Program ini dihubungkan dengan isu penting seperti bahaya judi online, kesehatan digital, hingga pencegahan stunting.
Selain meluncurkan platform pemerintahan digital seperti Simdata dan situs resmi, Kominfo Sultra juga menargetkan komunitas jurnalis, guru, mahasiswa, hingga birokrasi sebagai agen perubahan. Tahun depan, program literasi akan diperluas melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) agar lebih banyak kelompok terlibat.
Di akhir pemaparan, Ridwan menekankan bahwa literasi digital adalah kesadaran kolektif untuk menjaga demokrasi.
Kita harus bersama-sama mendorong masyarakat Sultra untuk tidak hanya melek digital, tetapi juga cerdas, kritis, dan etis dalam memanfaatkan ruang digital. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi kesadaran etis dan tanggung jawab dalam menjaga demokrasi, tegasnya.
Seminar ini diharapkan menjadi titik tolak lahirnya kolaborasi lintas sektor — pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan swasta guna memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.
**LM@**
.
.
.
.
.
.
.
Komentar