UHO Gandeng KPP Pratama Kendari Perkuat Tata Kelola Keuangan BLU Lewat Workshop Perpajakan

Kendari//Lumbungsuaraindonesia.com Universitas Halu Oleo (UHO) menggandeng Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari untuk memperkuat tata kelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) melalui kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan. Kegiatan tersebut digelar di Swiss-Belhotel Kendari, Jumat, 24/10/2025.

Workshop ini mengangkat tema Akuntabilitas dan Tata Kelola Pertanggungjawaban Keuangan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BLU Universitas Halu Oleo dan diikuti oleh Wakil Dekan II seluruh fakultas, Kepala Bagian Keuangan, serta Bendahara Pembantu Fakultas.

Hadir sebagai pemateri, Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Kendari Mirza Pahlewi dan Penyuluh Pajak Muhammad Fadly Jusman, yang memberikan pemahaman teknis terkait kewajiban perpajakan instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Baca Juga: Manton Minta KPK RI Menindaklanjuti Laporan DPD GSPI Sultra Perihal Gedung Asrama Haji dan Jalan Lingkar Kota Kendari Sultra , Lumbung Suara Indonesia.com Revitalisasi pembangunan Gedung Asrama Haji Kota Kendari yang diduga Mangkrak kini terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas maupun para aktivis Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang disuarakan oleh Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS MM) pada Rabu, 05/04/2023, didepan Gedung Merah Putih KPK RI. Menanggapi hal tersebut, DPD GSPI Sultra, melalui Manton selaku Ketua Bidang Humas itu kembali mengingatkan pihak KPK RI agar segera menindaklanjuti laporan DPD GSPI Sultra yang di masukan ke KPK RI pada tanggal 20/03/2023 lalu, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, Terkait Gedung Asrama Haji yang Diduga Mangkrak dan paket pekerjaan lainnya. Rabu, 05/04/2023. Selain itu kata Manton, Pihaknya juga meminta kepada KPK RI agar memproses Laporan DPD GSPI Sultra, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, perihal "Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan Anggaran kurang lebih Rp. 69 Miliar. Meski demikian, Pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menanggapi laporan DPD GSPI Sultra melalui via WhatsAppnya yang bertuliskan, sebagai berikut : Yth. Pelapor Berdasarkan pengecekan kami, laporan Saudara sedang dalam proses verifikasi oleh petugas kami. Apabila telah selesai akan diberikan tanggapan melalui surat atau telepon kepada alamat/nomor kontak terlampir. Salam, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Demikian bunyi WhatsApp tersebut pada tanggal 27/03/2023 lalu. "Kami berharap, agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala BPJN Sultra, Satker, PPK dan Pihak Kontraktor serta oknum - oknum yang diduga terlibat didalamnya, ini khusus laporan kami soal Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan anggaran sebesar Rp. 69 Miliar kurang lebih. Dan juga terkait Gedung Asrama Haji agar segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut," Harap Manton.

Dalam materinya, pihak KPP Pratama Kendari menjelaskan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara, meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPN. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai penerapan kebijakan terbaru PMK Nomor 81 Tahun 2024, khususnya terkait pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja pemerintah melalui aplikasi Coretax DJP.

Mirza Pahlewi menegaskan bahwa bendahara memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan pajak lembaga negara. “Kedisiplinan bendahara dalam memotong, menyetor, dan melaporkan pajak mencerminkan dukungan nyata institusi terhadap pembangunan nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Polda Sultra Tegaskan Tidak Menolak Laporan Dugaan Penipuan Online

Sementara itu, data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Tenggara mencatat realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai Rp. 2,3 triliun dari total pendapatan negara wilayah sebesar Rp. 2,9 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi fiskal daerah serta pentingnya peran lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung penerimaan negara melalui kepatuhan pajak.

Baca Juga: Perusuh Surabaya, "pamer nyali konyol tolol"*

Pihak UHO menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil workshop ke dalam kebijakan internal fakultas. “Kami akan memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan agar pengelolaan dana BLU semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perpajakan,” kata perwakilan Wakil Dekan II UHO.

Melalui kegiatan ini, UHO dan KPP Pratama Kendari menegaskan sinergi dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara.