Irwasum Polri: Kita Harus Clearkan ‘Rekrutmen Polri Gratis’ ke Masyarakat!

Jakarta – Lumbungsuaraindonesia.com Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo memimpin rapat persiapan pembukaan pendaftaran anggota baru Polri. Dia meminta kepada seluruh jajaran Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) baik di tingkat pusat dan polda, memberikan informasi terus-menerus pada masyarakat bahwa Polri tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis dalam penerimaan anggota baru.

Untuk diketahui SSDM adalah satuan kerja di Polri yang memiliki tugas untuk melakukan rekrutmen anggota baru, baik tamtama, bintara, perwira hingga perwira sumber sarjana. Komjen Dedi tak ingin jajaran berdiam diri dengan anggapan ‘masuk Polri bayar’.

Baca Juga: Irwasum Ingatkan Peran Penting Polwan di Sarasehan HUT ke-76

“Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat ‘masuk polisi bayar, kalau nggak bayar nggak bisa masuk polisi’. Makanya dari awal dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis itu merupakan nafas kita dalam proses rekrutmen,” ujar Komjen Dedi saat Launching Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2025, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

“Kita harus meng-clear-kan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu gratis,” imbuh Komjen Dedi.

Kegiatan yang dipimpinnya ini diikuti seluruh pejabat SSDM Polri, pejabat Biro SDM masing-masing polda, dan perwakilan dari tiap-tiap satuan yang terlibat pada proses rekrutmen seperti Lemdiklat Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Pusdokkes Polri, Divisi Propam Polri dan lainnya.

Baca Juga: Rakorbin SDM dan PNS Polri Polda Sultra T.A 2024: Menuju SDM Polri yang Adaptif dan Berintegritas

“Tolog sampaikan kepada masyarakat, ‘Masuk polisi gratis’. Kalau masih ada masyarakat yang dibujuk, dirayu masuk polisi bayar, tolong ingatkan betul-betul kepada masyarakat untuk jangan percaya,” pinta Komjen Dedi.

Komjen Dedi berkali-kali menegaskan panitia penerimaan Polri harus memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat. Jangan sampai, lanjutnya, masyarakat jadi korban pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menipu masyarakat.

Baca Juga: Manton Minta KPK RI Menindaklanjuti Laporan DPD GSPI Sultra Perihal Gedung Asrama Haji dan Jalan Lingkar Kota Kendari Sultra , Lumbung Suara Indonesia.com Revitalisasi pembangunan Gedung Asrama Haji Kota Kendari yang diduga Mangkrak kini terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas maupun para aktivis Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang disuarakan oleh Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS MM) pada Rabu, 05/04/2023, didepan Gedung Merah Putih KPK RI. Menanggapi hal tersebut, DPD GSPI Sultra, melalui Manton selaku Ketua Bidang Humas itu kembali mengingatkan pihak KPK RI agar segera menindaklanjuti laporan DPD GSPI Sultra yang di masukan ke KPK RI pada tanggal 20/03/2023 lalu, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, Terkait Gedung Asrama Haji yang Diduga Mangkrak dan paket pekerjaan lainnya. Rabu, 05/04/2023. Selain itu kata Manton, Pihaknya juga meminta kepada KPK RI agar memproses Laporan DPD GSPI Sultra, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, perihal "Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan Anggaran kurang lebih Rp. 69 Miliar. Meski demikian, Pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menanggapi laporan DPD GSPI Sultra melalui via WhatsAppnya yang bertuliskan, sebagai berikut : Yth. Pelapor Berdasarkan pengecekan kami, laporan Saudara sedang dalam proses verifikasi oleh petugas kami. Apabila telah selesai akan diberikan tanggapan melalui surat atau telepon kepada alamat/nomor kontak terlampir. Salam, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Demikian bunyi WhatsApp tersebut pada tanggal 27/03/2023 lalu. "Kami berharap, agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala BPJN Sultra, Satker, PPK dan Pihak Kontraktor serta oknum - oknum yang diduga terlibat didalamnya, ini khusus laporan kami soal Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan anggaran sebesar Rp. 69 Miliar kurang lebih. Dan juga terkait Gedung Asrama Haji agar segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut," Harap Manton.

“Kegiatan rekrutmen harus betul-betuk bersih, transparan, akuntabel dan humanis, dan tidak dipungut biaya seperser apapun dari tahap administrasi, seleksi sampai tahap akhir, itu betul-betul gratis. Sampaikan berulang kali sama masyarakat agar masyarakat betul-betul paham,” tegas Komjen Dedi.

Terakhir dia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya proses rekrutmen terpadu adalah tanggung jawab bersama seluruh panitia penerimaan dan pihak-pihak yang terlibat proses ini.

“Ini tanggung jawab kita semua,” pungkas dia.