Aksi Para Sopir Dump Truck bermuatan Sampah Parkirkan Mobilnya Depan Kantor BPKAD Konawe, Akibat dari Gaji belum Terbayar.

News2,013 views

Konawe,lumbungsuaraindonesia.com Sejumlah unit mobil truk yang bermutan sampah terparkir di depan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Selasa (26/3/2023).

Hal itu sebagai protes para pemuat sampah kepada Pemkab Konawe karena belum membayarkan upah mereka selama tiga bulan, terhitung sejak Januari 2024.

Petugas pemuat sampah tersebut pada 2023 sebelumnya dibayarkan upahnya setiap dua bulan sekali yang di mana perbulannya para pemuat sampah diupah sebesar Rp 1.950.000.

Baca Juga:  Ketua DPD Laskar Merah Putih Sultra Beri Ucapan Selamat Kepada ASR - HUGUA, Pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra

Salasatu pemuat sampah yang bertugas di DLH Konawe yang enggan disebutkan namanya mengatakan, biasanya diawal tahun, mereka menerima upah paling terlambat pertengahan Februari. Namun kali ini, sebentar lagi memasuki Bulan April mereka sama sekali belum menerima upah untuk di tahun 2024.

“Dulu pernah terlambat, tapi tidak separah ini, kami banyak kebutuhan dan kami cuma berharap di upah kami, semoga pemerintah cepat membayarkan gaji kami,” singkatnya.

Baca Juga:  Bripka Syahid Rela Badannya dijadikan jembatan. Irwasum Polri: Inilah contoh polisi yang siap melayani dan melindungi warga

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe, Herianto Wahab menuturkan, untuk saat ini mereka telah berupaya untuk membayarkan upah pemuat sampah.

Herianto mengungkapkan, di Februari lalu pihaknya bakal membayarkan upah pemuat sampah, namun beberapa dari pemuat sampah memberikan masukan agar nanti sekalian dibayarkan di bulan Maret.

“Kemarin mau dikasih satu bulan, tapi ada yang bilang biar dibayarkan dua bulan saja supaya banyak mereka terima,” terang kadis DLH.

Baca Juga:  Penuh Ide Nan Kreatif, Anton Timbang Lahirkan Banyak Terobosan Strategis Selama 2 Tahun Pimpin Kadin Sultra.

Mengenai alasan keterlambatan pembayaran, Kadis DLH menuturkan semua tergantung Dinas Keuangan Daerah.

“Kami sudah upayakan, itu tergantung dari keuangan,” ujar Herianto.
Tim **

. .

Komentar