Aksi Para Sopir Dump Truck bermuatan Sampah Parkirkan Mobilnya Depan Kantor BPKAD Konawe, Akibat dari Gaji belum Terbayar.

News896 views

Konawe,lumbungsuaraindonesia.com Sejumlah unit mobil truk yang bermutan sampah terparkir di depan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Selasa (26/3/2023).

Hal itu sebagai protes para pemuat sampah kepada Pemkab Konawe karena belum membayarkan upah mereka selama tiga bulan, terhitung sejak Januari 2024.

Petugas pemuat sampah tersebut pada 2023 sebelumnya dibayarkan upahnya setiap dua bulan sekali yang di mana perbulannya para pemuat sampah diupah sebesar Rp 1.950.000.

Baca Juga:  PJI Kudus Berbagi Menu Buka Puasa Dengan 500 Takjil Kepada Warga.

Salasatu pemuat sampah yang bertugas di DLH Konawe yang enggan disebutkan namanya mengatakan, biasanya diawal tahun, mereka menerima upah paling terlambat pertengahan Februari. Namun kali ini, sebentar lagi memasuki Bulan April mereka sama sekali belum menerima upah untuk di tahun 2024.

“Dulu pernah terlambat, tapi tidak separah ini, kami banyak kebutuhan dan kami cuma berharap di upah kami, semoga pemerintah cepat membayarkan gaji kami,” singkatnya.

Baca Juga:  Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Tenggara Apresiasi Ketua Kadin Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe, Herianto Wahab menuturkan, untuk saat ini mereka telah berupaya untuk membayarkan upah pemuat sampah.

Herianto mengungkapkan, di Februari lalu pihaknya bakal membayarkan upah pemuat sampah, namun beberapa dari pemuat sampah memberikan masukan agar nanti sekalian dibayarkan di bulan Maret.

“Kemarin mau dikasih satu bulan, tapi ada yang bilang biar dibayarkan dua bulan saja supaya banyak mereka terima,” terang kadis DLH.

Baca Juga:  Ketua Umum PJI Hartanto Boechori: Itu Pembunuhan Bung!!! Bukan Kelalaian!!!* *Penganiayaan dan Pembunuhan oleh Anak Anggota DPR RI*

Mengenai alasan keterlambatan pembayaran, Kadis DLH menuturkan semua tergantung Dinas Keuangan Daerah.

“Kami sudah upayakan, itu tergantung dari keuangan,” ujar Herianto.
Tim **

Komentar