Kendari//LumbungsuaraIndonesia.com Program Studi Pendidikan Apoteker Universitas Halu Oleo Kendari menggelar kuliah Pakar bertajuk “Apoteker dalam Kebijakan Publik : Dari Praktik Kefarmasian Menuju Kepemimpinan Strategis di Daerah” pada tahun 2026.
Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Komisi IV, Apt. Dra. Hj. Harmawati, M.Kes, sebagai narasumber utama yang membahas peran strategis apoteker dalam pembangunan sektor kesehatan.
Dalam pemaparannya, Harmawati menegaskan bahwa peran apoteker tidak hanya terbatas pada pelayanan obat di apotek maupun rumah sakit. Menurutnya, profesi apoteker memiliki ruang kontribusi yang lebih luas, termasuk dalam proses penyusunan kebijakan publik di bidang kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik sangat menentukan berbagai aspek penting dalam pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat, kualitas layanan, hingga pengendalian harga obat di masyarakat.
Apoteker tidak boleh hanya dipandang sebagai penjaga apotek. Kita perlu terlibat dalam proses pengambilan kebijakan agar persoalan seperti kekosongan obat di puskesmas, tingginya angka stunting, hingga peredaran obat ilegal dapat ditangani melalui regulasi yang tepat, ujar mantan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sultra selama tiga periode tersebut.
Dalam kesempatan itu, Harmawati juga memaparkan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, ketiga fungsi tersebut sangat membutuhkan perspektif tenaga kesehatan, termasuk apoteker.
Ia menilai kehadiran apoteker dalam proses perumusan kebijakan dapat memperkuat regulasi di sektor kesehatan, memastikan alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat, serta mengawasi berbagai program kesehatan daerah, termasuk jaminan ketersediaan obat dan upaya pengendalian stunting.
Lebih lanjut, Harmawati mendorong mahasiswa apoteker sebagai generasi muda untuk mulai mempersiapkan diri menjadi pemimpin strategis di masa depan. Ia menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik, kepemimpinan, serta keberanian menyampaikan gagasan dalam ruang-ruang kebijakan.
Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi sebagai pusat riset, organisasi profesi sebagai penjaga etika, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan merupakan kunci dalam mendorong kemajuan sektor kesehatan.
Jadilah apoteker yang berintegritas dan memiliki kepedulian sosial. Jangan membatasi diri hanya pada praktik kefarmasian, karena apoteker juga dapat berkontribusi bagi daerah dan bangsa melalui jalur kebijakan publik, pesannya kepada para Mahasiswa.
Kuliah pakar ini diharapkan mampu memperluas wawasan mahasiswa agar tidak hanya berfokus pada praktik kefarmasian klinis, tetapi juga siap menjadi agen perubahan dan pemimpin di bidang kesehatan di masa depan, demi mendukung terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar