Jakarta – lumbungsuaraindonesia.com Peneliti Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE), Muhammad Chaerul, memandang gerakan sejumlah buruh dan petani menjelang Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) mulai bergeser ke arah politik.
Chaerul menerangkan, sejumlah gerakan menuntut ditangkapnya Presiden Jokowi mulai santer terdengar jelang HTN 24 September 2024. Gerakan itu disuarakan kelompok buruh pimpinan Jumhur Hidayat.
“Aksi tersebut telah bergeser ke ranah politik yang justru membosankan dan merugikan para petani,” ujarnya, Sabtu (21/9/24).
Lebih lanjut dia memandang, dalam aksi HTN seharusnya menyentuh kebutuhan mendasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka. Namun sayangnya, isu yang diangkat lebih kepada kepentingan politik.
“Ini semakin membingungkan dan bahkan menimbulkan kejenuhan di kalangan petani,” ucap dia.
Baca Juga: Manton Minta KPK RI Menindaklanjuti Laporan DPD GSPI Sultra Perihal Gedung Asrama Haji dan Jalan Lingkar Kota Kendari Sultra , Lumbung Suara Indonesia.com Revitalisasi pembangunan Gedung Asrama Haji Kota Kendari yang diduga Mangkrak kini terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas maupun para aktivis Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang disuarakan oleh Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS MM) pada Rabu, 05/04/2023, didepan Gedung Merah Putih KPK RI. Menanggapi hal tersebut, DPD GSPI Sultra, melalui Manton selaku Ketua Bidang Humas itu kembali mengingatkan pihak KPK RI agar segera menindaklanjuti laporan DPD GSPI Sultra yang di masukan ke KPK RI pada tanggal 20/03/2023 lalu, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, Terkait Gedung Asrama Haji yang Diduga Mangkrak dan paket pekerjaan lainnya. Rabu, 05/04/2023. Selain itu kata Manton, Pihaknya juga meminta kepada KPK RI agar memproses Laporan DPD GSPI Sultra, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, perihal "Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan Anggaran kurang lebih Rp. 69 Miliar. Meski demikian, Pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menanggapi laporan DPD GSPI Sultra melalui via WhatsAppnya yang bertuliskan, sebagai berikut : Yth. Pelapor Berdasarkan pengecekan kami, laporan Saudara sedang dalam proses verifikasi oleh petugas kami. Apabila telah selesai akan diberikan tanggapan melalui surat atau telepon kepada alamat/nomor kontak terlampir. Salam, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Demikian bunyi WhatsApp tersebut pada tanggal 27/03/2023 lalu. "Kami berharap, agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala BPJN Sultra, Satker, PPK dan Pihak Kontraktor serta oknum - oknum yang diduga terlibat didalamnya, ini khusus laporan kami soal Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan anggaran sebesar Rp. 69 Miliar kurang lebih. Dan juga terkait Gedung Asrama Haji agar segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut," Harap Manton.
Gerakan semacam ini, ujarnya, tidak murni memperjuangkan hak-hak petani, melainkan menyisipkan agenda politik terselubung. Ia pun menyoroti dampak negatif aksi tersebut terhadap masyarakat umum, terutama pengguna jalan yang terganggu oleh kemacetan akibat demonstrasi.
Tidak hanya itu, tuntutan para demonstran kepada isu politik dengan seruan Tangkap dan Adili Jokowi semakin memperlihatkan adanya penyusupan isu dalam peringatan HTN. Oleh karenanya, dia mengingatkan agar tidak ada yang menunggangi HTN dengan mengatasnamakan rakyat.
“Masak dalam demo Hari Tani isu yang diangkat adalah tangkap dan adili Jokowi? Ini perihal yang tidak masuk akal. Fokus seharusnya adalah pada kesejahteraan petani, tapi isu politik justru yang ditonjolkan,” jelasnya.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar