Sultra // Lumbungsuaraindonesia.com Menjelang berakhirnya masa jabatan hampir dua periode Kepala Desa Lamoeri, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, kondisi desa tersebut menuai sorotan tajam dari warga. Pasalnya, hingga kini Desa Lamoeri dinilai nyaris tidak menunjukkan perubahan signifikan, khususnya di sektor infrastruktur dasar.
Pantauan di lapangan menunjukkan, sebagian besar wilayah desa masih minim sentuhan pembangunan. Infrastruktur yang tampak hanya berupa lampu jalan di depan rumah warga serta beberapa meter drainase. Selebihnya, kondisi jalan, fasilitas umum, dan akses penunjang ekonomi masyarakat dinilai stagnan sejak beberapa tahun terakhir.
Sejumlah warga menilai pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa Lamoeri, Tomas Toban, tidak transparan. Salah satu indikator yang paling disorot adalah tidak pernah dipasangnya papan informasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di ruang publik desa.
Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (4) huruf f, kepala desa wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kewajiban tersebut dipertegas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bahwa APBDes harus diumumkan kepada masyarakat melalui media informasi desa agar dapat diketahui dan diawasi publik.
APBDes itu wajib dipasang. Itu bukan kemauan warga, tapi perintah undang-undang. Isinya semua item kegiatan dan anggaran desa, supaya masyarakat tahu uang desa dipakai untuk apa, ujar salah seorang warga.
Saat ditemui awak media, Kepala Desa Lamoeri Tomas Toban membantah keras tudingan adanya kegiatan fiktif di desanya. Ia menegaskan seluruh program desa berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Bohong kalau ada penyampaian desa kami ada kegiatan fiktif. Semua berjalan sesuai aturan dan rencana, tegas Tomas Toban.
Namun, ketika ditanya terkait ketiadaan papan APBDes, Tomas Toban menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memasangnya. Janji tersebut disampaikan langsung saat kunjungan awak media ke desa.
Ironisnya, hingga dua minggu berlalu sejak pernyataan tersebut, pantauan kembali di Desa Lamoeri menunjukkan APBDes belum juga dipasang, memicu kecurigaan dan kekecewaan warga.
Sejumlah pemerhati pembangunan desa dan aktivis lokal mendesak agar Desa Lamoeri segera dilakukan Panitia Khusus (Pansus) atau pemeriksaan menyeluruh oleh pihak berwenang. Mereka menilai ada indikasi kuat ketidakterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa yang berpotensi merugikan masyarakat.
Kami minta ada pemeriksaan serius. Dana desa itu besar, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat. Sudah hampir dua periode, desa tetap begini,” kata seorang pemerhati desa.
Warga juga menyoroti pembangunan yang dinilai tidak memiliki asas manfaat, salah satunya bangunan di tepi irigasi persawahan. Menurut warga, bangunan tersebut tidak memberikan dampak langsung bagi kebutuhan mayoritas masyarakat.
Kami sudah lama minta jembatan untuk akses kendaraan ke kebun. Itu lebih dibutuhkan. Tapi yang dibangun malah bangunan di pinggir irigasi yang tidak jelas manfaatnya, ujar warga lainnya.
Masyarakat Desa Lamoeri berharap pemerintah desa lebih terbuka dan serius dalam mengelola Dana Desa. Warga meminta inspektorat turun tangan dan menunjukkan taringnya sebagai fungsi pengawasan dan audit serta investigasi. Mereka menegaskan kritik ini bukan bermaksud menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar desa dapat berkembang setara dengan desa-desa lain.
Kami ingin desa kami maju. Dana desa itu bukan kecil. Tapi kalau tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya?” pungkas seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, APBDes Desa Lamoeri belum terlihat dipublikasikan di ruang publik Desa.
𝙅𝙞𝙠𝙖 𝙖𝙙𝙖 𝙥𝙞𝙝𝙖𝙠 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙞𝙣𝙜𝙞𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙠 𝙟𝙖𝙬𝙖𝙗, 𝙨𝙞𝙡𝙖𝙝𝙠𝙖𝙣 𝙝𝙪𝙗𝙪𝙣𝙜𝙞 𝙠𝙤𝙣𝙩𝙖𝙠 𝙧𝙚𝙙𝙖𝙠𝙨𝙞 𝙠𝙖𝙢𝙞.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar