Jabatan Bukan Seremonial : Gubernur Sultra Lantik 17 Pejabat Eselon II

News401 views

Kendari//Lumbungsuaraindonesia.com Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 17 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelantikan tersebut berlangsung dalam sebuah upacara resmi di Kendari dan menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam melakukan penyegaran birokrasi.

Pelantikan ini bertujuan memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tenggara. Sejumlah posisi strategis di lingkup Sekretariat Daerah, dinas teknis, hingga rumah sakit daerah resmi diisi oleh pejabat definitif.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain :
1. Haris Ranto — Kepala Biro Administrasi   Pimpinan (Adpim) Setda Sultra
2. Mukhtar — Kepala Biro Umum Setda Sultra
3. Mahadir Muhammad — Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sultra
4. Andi Parinringi — Kepala Dinas Sosial Sultra
5. dr. Andi Edy Surahmat — Kepala Dinas   Kesehatan Sultra
6. Sukanto Toding — Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra
7. dr. Sukirman — Direktur RSUD Bahteramas Sultra
8. Yuni Nurmalawati — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sultra
9. Ridwan Badallah — Kepala Dinas Pariwisata Sultra
10. La Ode Muhammad Nurjaya — Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sultra
11. Martin Effendi Patulak — Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra
12. Umikun Latifah — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra
13. Mujahidin — Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra
14. Ardiansyah — Kepala Dinas Kehutanan Sultra
15. Pahri Yamsul — Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra
16. Rony Yakob Laute — Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, dan yang ke
17. Belli Harli Tombili — Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Baca Juga:  FIB UHO Kendari Gelar Seminar Internasional 2025 : Menyimak Ulang Bahasa, Budaya, dan Pendidikan di Era Kecerdasan Buatan

Dalam kesempatan tersebut, satu pejabat atas nama La Haruna diketahui mengundurkan diri dari jabatannya. Selain melantik pejabat definitif, Gubernur Andi Sumangerukka juga menetapkan sejumlah pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan strategis.

Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) :
• Dr. Agus Purwohidayat — Plt Direktur RS Jantung
• La Ode Mubuk — Plt Kepala Bapenda Sultra
• Tomy Putra Alamsyah — Plt Kepala Dinas Cipta Karya
• Panca Widya — Plt Kepala Dinas Bina Marga Sultra
• Wawan Arianto — Plt Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal)
• Andi Syahril — Plt Kepala Dinas Kominfo Sultra

Baca Juga:  Berkat Pengaman Personel TNI-Polri, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada 2024 di Muna Barat Berlangsung Kondusif

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk kepercayaan dan amanah besar dari negara yang harus dijawab dengan kinerja nyata.
Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Jabatan adalah amanah. Saya minta seluruh pejabat bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak biasa-biasa saja, karena masyarakat menunggu kerja nyata dari kita semua, tegasnya.

Baca Juga:  Polri Akan Gelar Rilis Akhir Tahun 2024 : Dukung Ekonomi Inklusif dan Keamanan Nasional

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD, percepatan realisasi program prioritas daerah, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, keterbatasan waktu menuntut seluruh jajaran pemerintah daerah untuk fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kita harus fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, sosial, infrastruktur, dan peningkatan ekonomi daerah. Di situlah kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh rakyat, ujarnya.

Gubernur berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab barunya, menjaga loyalitas kepada negara dan pimpinan, serta menjadikan birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, tutup ASR.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentar