Kendari // LumbungsuaraIndonesia.com Universitas Halu Oleo (UHO) mempertegas peran akademiknya dalam isu kesehatan masyarakat melalui kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi ini difokuskan pada penyusunan kajian tipologi serta mekanisme penyaluran dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah terpencil.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Gedung Rektorat UHO pada Rabu (8/4/2026), sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah. Penunjukan UHO sebagai salah satu dari lima perguruan tinggi yang terlibat dinilai sebagai bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar dalam menjawab persoalan gizi nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UHO Kendari, Dr. Herman, menegaskan bahwa keterlibatan kampusnya tidak semata pada aspek akademik, melainkan juga sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Menurutnya, tantangan pemenuhan gizi di wilayah terpencil masih kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur, distribusi pangan yang belum merata, hingga luasnya jangkauan layanan yang harus dicakup.
Ia menambahkan, kajian bersama BGN diharapkan menjadi pijakan berbasis data lapangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hal ini penting mengingat program pemenuhan gizi pemerintah saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Pemenuhan Gizi BGN, Prof. Sitti Aida Adha Taridala, menjelaskan bahwa kajian tersebut bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan sekaligus menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman pelaksanaan MBG. Kajian tipologi SPPG dinilai krusial untuk memahami kondisi riil di lapangan, sehingga desain program dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Program MBG sendiri menyasar kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai bagian dari strategi nasional menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi terkemuka melalui mekanisme swakelola tipe II, pemerintah berharap kebijakan pemenuhan gizi ke depan semakin berbasis riset dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke Wilayah paling sulit diakses.LumbungsuaraIndonesia.com
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar