Perkuat Pengawasan dan Integritas, KUPP Kelas I Molawe Matangkan Strategi Keselamatan Pelayaran

Molawe//LumbungsuaraIndonesia.com Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe menggelar rapat internal khusus jajaran Seksi Kesyahbandaran pada Kamis, 26/2/2026.

Forum tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidatif otoritas pelabuhan dalam memperkuat kualitas pelayanan serta memastikan standar keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Kabupaten Konawe Utara tetap terjaga.
Rapat dipimpin jajaran struktural kesyahbandaran sebagai ruang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan di lapangan. Kepala KUPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak, melalui Kepala Seksi Kesyahbandaran, Capt. Sorindra, menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen institusi.

Baca Juga: Jumat Curhat Sarana Kapolres Konut Belanja Masalah Kamtibmas Masyarakat Desa Wawolesea

Forum ini menjadi sarana evaluasi dan koordinasi untuk memastikan seluruh personel menjalankan tugas secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa kepelabuhanan, ujar Capt. Sorindra dalam keterangannya.

Pembahasan utama difokuskan pada penguatan aspek keselamatan (safety) dan keamanan (security) pelayaran. Otoritas pelabuhan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap operasional kapal dan aktivitas kepelabuhanan, agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Manton Minta KPK RI Menindaklanjuti Laporan DPD GSPI Sultra Perihal Gedung Asrama Haji dan Jalan Lingkar Kota Kendari Sultra , Lumbung Suara Indonesia.com Revitalisasi pembangunan Gedung Asrama Haji Kota Kendari yang diduga Mangkrak kini terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas maupun para aktivis Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang disuarakan oleh Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS MM) pada Rabu, 05/04/2023, didepan Gedung Merah Putih KPK RI. Menanggapi hal tersebut, DPD GSPI Sultra, melalui Manton selaku Ketua Bidang Humas itu kembali mengingatkan pihak KPK RI agar segera menindaklanjuti laporan DPD GSPI Sultra yang di masukan ke KPK RI pada tanggal 20/03/2023 lalu, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, Terkait Gedung Asrama Haji yang Diduga Mangkrak dan paket pekerjaan lainnya. Rabu, 05/04/2023. Selain itu kata Manton, Pihaknya juga meminta kepada KPK RI agar memproses Laporan DPD GSPI Sultra, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, perihal "Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan Anggaran kurang lebih Rp. 69 Miliar. Meski demikian, Pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menanggapi laporan DPD GSPI Sultra melalui via WhatsAppnya yang bertuliskan, sebagai berikut : Yth. Pelapor Berdasarkan pengecekan kami, laporan Saudara sedang dalam proses verifikasi oleh petugas kami. Apabila telah selesai akan diberikan tanggapan melalui surat atau telepon kepada alamat/nomor kontak terlampir. Salam, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Demikian bunyi WhatsApp tersebut pada tanggal 27/03/2023 lalu. "Kami berharap, agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala BPJN Sultra, Satker, PPK dan Pihak Kontraktor serta oknum - oknum yang diduga terlibat didalamnya, ini khusus laporan kami soal Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan anggaran sebesar Rp. 69 Miliar kurang lebih. Dan juga terkait Gedung Asrama Haji agar segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut," Harap Manton.

Selain itu, integritas aparatur menjadi sorotan utama. Jajaran Kesyahbandaran diingatkan untuk mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan tugas. Langkah ini dinilai krusial guna menciptakan iklim usaha maritim yang kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha terhadap layanan publik di sektor transportasi laut.

Baca Juga: Biro Ops Polda Sultra Gelar Latihan VIP Protection untuk Pengamanan Pilkada 2024

Setiap petugas harus bekerja efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penguatan sinergi internal akan terus kami lakukan melalui pertemuan berkala sebagai bagian dari budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui konsolidasi internal ini, KUPP Kelas I Molawe menargetkan terwujudnya tata kelola pelabuhan yang lebih tertib, aman, dan efisien.

Upaya tersebut sekaligus merefleksikan komitmen institusi dalam menjaga standar layanan publik di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar senantiasa selaras dengan mandat regulasi dan kepentingan keselamatan pelayaran Nasional.