Sultra//LumbungsuaraIndonesia.com Polemik dugaan utang yang melibatkan anggota DPRD dari kader Partai Kebangkitan Bangsa kian memanas. Sikap pimpinan partai di daerah dinilai tidak tegas, sementara pihak pemberi dana menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat partai.
Kasus ini menyeret nama Sapiudin, yang disebut hingga kini belum melunasi kewajiban utangnya meski telah berulang kali berjanji akan membayar bahkan janjinya telah disampaikan sejak tiga tahun lalu.
Pemberi dana menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan telah mencoreng citra partai dan lembaga legislatif.
Sorotan publik kini mengarah pada sikap DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Tenggara yang dianggap belum mengambil langkah tegas terhadap kadernya. Menurut pihak pemilik dana, tidak adanya tindakan disipliner justru memberi kesan pembiaran terhadap persoalan yang terus berlarut.
Ketua DPW PKB beberapa bulan lalu sempat dihubungi terkait masalah ini namun hanya menyampaikan akan melakukan pengecekan. Namun sudah berbulan-bulan kasus Sapiudin jalan di tempat. Hal ini membuat pemilik dana geram.
Kami sudah menunggu terlalu lama. Kalau di daerah tidak ada langkah nyata, kami akan mengadukan langsung ke pusat, tegas salah satu pihak pemberi dana.
Langkah yang dimaksud adalah melapor ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, agar dilakukan evaluasi terhadap kader serta kepengurusan partai di daerah. Pelapor menilai persoalan ini sudah cukup bukti untuk ditindak secara organisasi.
Selain itu, situasi juga memanas karena istri kedua dari pihak yang bersangkutan disebut ikut terseret dalam polemik. Pihak pemberi dana mengaku tengah mempertimbangkan langkah hukum karena merasa dirugikan dan mendapat tekanan psikologis selama proses penagihan yang berlarut.
Kalau tidak ada itikad baik, kami akan tempuh jalur hukum. Termasuk terhadap pihak yang ikut terlibat atau dianggap menghambat penyelesaian, ujar sumber tersebut.
Sejumlah aktivis di Sulawesi Tenggara turut menilai kasus ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, khususnya DPRD Konawe. Mereka mendesak Badan Kehormatan DPRD Konawe segera memeriksa dugaan pelanggaran etika yang terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak partai di daerah terkait rencana langkah internal terhadap kader yang bersangkutan. Sementara itu, pihak pemberi dana menegaskan akan segera mengajukan laporan resmi jika tidak ada penyelesaian konkret dalam waktu dekat.
Kasus ini diperkirakan masih akan terus bergulir dan berpotensi melebar, seiring meningkatnya tekanan publik dan ancaman langkah hukum dari pihak yang merasa dirugikan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar