Kendari//LumbumgsuaraIndonesia.com Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Agussalim Patunru mengungkapkan bahwa
Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 bukan sekadar momentum seremonial, melainkan titik refleksi bagi seluruh insan pers di Indonesia. Tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” menyimpan pesan mendalam tentang posisi strategis pers dalam menentukan arah demokrasi, keadilan informasi, dan masa depan bangsa.
Pers yang sehat tidak lahir dari slogan atau euforia perayaan tahunan. Ia tumbuh dari keberanian menjaga integritas, konsistensi pada etika jurnalistik, serta kesetiaan pada kebenaran. Di tengah derasnya arus informasi digital, hoaks, dan kepentingan sempit yang menyusup ke ruang redaksi, pers dituntut semakin jernih, bukan larut.
Hari ini, tantangan pers semakin kompleks. Disrupsi digital memang membuka ruang luas bagi demokratisasi informasi, tetapi sekaligus menghadirkan ancaman serius terhadap kualitas jurnalistik. Kecepatan sering kali mengalahkan akurasi, sensasi menggeser substansi, dan kepentingan ekonomi kerap membayangi independensi redaksi. Di titik inilah pers diuji: tetap berdiri sebagai penjaga kebenaran, atau tergelincir menjadi sekadar corong kepentingan.
Pers sejatinya adalah agen kebenaran. Tugasnya bukan menyenangkan semua pihak, melainkan menyampaikan fakta secara jujur, berimbang, dan bertanggung jawab. Pers yang sehat harus berani bersikap kritis terhadap kekuasaan, peka terhadap suara rakyat, serta konsisten menghadirkan informasi yang mencerahkan publik.
Keterkaitan antara pers yang sehat dan ekonomi berdaulat tidak dapat dipisahkan. Informasi yang akurat dan kredibel menjadi fondasi penting bagi iklim investasi, kepercayaan publik, serta stabilitas sosial. Ketika pers kehilangan independensinya, yang runtuh bukan hanya kredibilitas media, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan ketahanan ekonomi bangsa.
Demokrasi yang kuat hanya mungkin tumbuh jika pers berfungsi sebagai ruang publik yang jernih. Media harus menjadi tempat dialektika gagasan, bukan arena propaganda. Dalam konteks ini, pers memikul tanggung jawab moral untuk tidak terjebak pada lip service, tetapi hadir sebagai kekuatan intelektual yang menjaga nalar publik tetap sehat.
Bagi kami di Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), khususnya di Sulawesi Tenggara, HPN 2026 adalah pengingat bahwa profesi jurnalis bukan sekadar pekerjaan, melainkan amanah. Amanah untuk menjaga kebenaran, memperjuangkan kepentingan publik, dan merawat demokrasi dari distorsi informasi.
Sudah saatnya pers kembali ke khitahnya: menjadi suara rakyat yang sejati. Bukan gema ritual tahunan, bukan pula alat kekuasaan atau kepentingan modal. Pers yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas, ekonomi yang berdaulat, dan bangsa yang kuat.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar