Sultra – Lumbungsuaraindonesia.com Kerajaan Mekongga merupakan salah satu warisan budaya dan sejarah yang berdiri kokoh sejak abad ke-13. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja pertamanya, Sangia Larumbalangi, yang menjadi simbol awal dari sistem kepemimpinan tradisional berbasis monarki di tanah Mekongga.
Sebagaimana kerajaan-kerajaan lain di dunia, sistem monarki menempatkan Raja atau Ratu sebagai pemimpin tertinggi, dan kepemimpinan tersebut dilanjutkan secara turun-temurun melalui garis keturunan — baik kepada putra mahkota maupun kepada saudara Raja bila tidak memiliki keturunan langsung. Sistem ini bukan sekadar struktur politik, melainkan juga bagian dari tatanan adat dan spiritual yang diwariskan oleh para leluhur untuk menjaga kesinambungan dan kehormatan kerajaan.
Namun, akhir-akhir ini muncul usulan untuk melakukan pemilihan Raja atau Bokeo Mekongga dengan membuka kesempatan bagi siapa saja dari keluarga kerajaan untuk mencalonkan diri. Usulan ini, menurut hemat saya, merupakan penyimpangan dari nilai-nilai adat dan aturan yang telah ditetapkan oleh para leluhur Mekongga.
Sebagai bagian dari trah Mokole Singgere yang berkedudukan di Wilayah Adat Mekongga, saya merasa prihatin melihat arah yang mulai bergeser dari prinsip-prinsip dasar monarki Mekongga. Raja bukanlah jabatan politik yang diperebutkan melalui pemilihan, melainkan amanah dan garis keturunan yang disucikan, yang hanya dapat ditetapkan berdasarkan aturan adat dan pertimbangan para tetua yang memahami garis trah dan spiritual kerajaan.
Kekhawatiran saya semakin besar ketika melihat bagaimana tanah Mekongga kini menjadi incaran karena potensi tambangnya yang “seksi”. Jangan sampai kekuasaan adat yang seharusnya dijaga justru dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau ekonomi.
Sudah semestinya seluruh pihak yang terlibat mengembalikan proses penetapan Raja Mekongga kepada aturan adat yang asli — sebagaimana yang telah dijalankan oleh para Raja terdahulu. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga marwah Mekongga sebagai kerajaan adat yang berdaulat secara budaya, tetapi juga menjaga kesucian nilai-nilai leluhur yang menjadi fondasi eksistensi kita hingga hari ini.
Mekongga harus tetap berdiri di atas adat, bukan di atas kepentingan.
Oleh: Hedianto Ismail I Langgai Tonggi Sura Tadu Bilangari.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar