Sultra – Lumbungsuaraindonesia.com
Di ruang publik, kata bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang. Begitulah yang kini dirasakan di Kabupaten Muna Barat, setelah ucapan Bupati Darwin menyebut adanya “Perampok APBD” di tubuh pemerintahan sebelumnya.
Kalimat itu, yang diucapkan dalam suasana terbuka, langsung memicu kegaduhan di tingkat elit dan masyarakat.
Dalam dunia politik lokal, kata seringkali lebih berbahaya dari kebijakan.
Ucapan Bupati Muna Barat, Darwin, yang menyinggung adanya “perampok APBD” di masa pemerintahan sebelumnya, kini menjadi polemik panas di daerah. Pernyataan itu disebut-sebut mengarah pada mantan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat periode 2023–2024, dan dinilai menyalahi etika seorang kepala daerah.
Ungkapan seperti itu tidak pantas keluar dari mulut pejabat publik. Ini bisa dianggap sebagai tuduhan dan fitnah terhadap pribadi mantan bupati,” ujar Basri Mata, aktivis senior yang selama ini mengawal isu tata kelola pemerintahan Muna Barat.
Menurutnya, kepala daerah seharusnya memberi contoh komunikasi yang santun dan berbasis data, bukan emosi.
Kalau memang ada penyimpangan, buktikan melalui hasil audit resmi. Jangan menuding tanpa dasar, apalagi di ruang terbuka, tegas Basri Matta.
Pernyataan yang Mengusik Marwah Jabatan.
Kalimat “Perampok APBD” yang diucapkan Darwin memang mencuri perhatian publik. Sebab, dalam konteks pemerintahan, istilah itu mengandung makna hukum yang berat: menuduh seseorang melakukan kejahatan keuangan negara.
Ucapan seperti ini, jika tidak disertai bukti, bisa mencederai kehormatan pribadi maupun lembaga pemerintahan.
Basri menambahkan, dalam mekanisme keuangan daerah, semua keputusan penggunaan anggaran bukan hasil keputusan pribadi bupati atau penjabat, melainkan proses kolektif yang melibatkan DPRD, TAPD, dan BPKAD.
Kalau pun ada utang daerah, itu pasti sudah melalui prosedur yang sah dan diketahui oleh lembaga legislatif. Jadi tidak bisa semena-mena disebut sebagai tindakan koruptif, ujarnya.
Dinamika Politik dan Ketegangan Antarelite.
Ucapan Darwin tak lahir di ruang kosong. Di balik kalimat itu, tersimpan dinamika politik yang kompleks antara pemerintahan baru dan struktur birokrasi lama.
Setelah resmi menjabat bupati definitif, Darwin memang berusaha menata ulang keuangan daerah dan menegaskan komitmen transparansi. Namun, hubungan dengan pihak-pihak yang pernah memimpin sebelumnya belum sepenuhnya cair.
Sumber internal Pemda Muna Barat menyebutkan bahwa polemik soal “utang” dan pengelolaan APBD tahun lalu menjadi salah satu pemicu munculnya pernyataan tersebut. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan penyimpangan.
Dengan demikian, tudingan itu lebih terlihat sebagai ekspresi politik daripada fakta hukum.
ni harus hati-hati. Ucapan seorang Bupati memiliki dampak luas. Bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, ujar seorang akademisi politik dari Universitas Halu Oleo, yang enggan disebut namanya.
Ia menilai, konflik verbal antarpejabat justru menghambat proses konsolidasi pemerintahan dan menciptakan citra buruk di mata masyarakat.
Etika dalam Kekuasaan.
Dalam birokrasi modern, etika jabatan bukan sekadar pelengkap protokol, melainkan bagian dari moralitas kekuasaan. Seorang bupati memegang tanggung jawab simbolik bukan hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjaga marwah dan kepercayaan rakyat.
Ketika seorang pejabat menuding pendahulunya tanpa dasar hukum yang kuat, maka yang tercoreng bukan hanya individu yang dituduh, melainkan juga lembaga pemerintahan itu sendiri.
“Etika pejabat publik menuntut kebijaksanaan. Kritik boleh, tapi harus disampaikan dengan mekanisme dan bahasa yang bermartabat, kata Basri Matta.
Bahasa Pemimpin dan Tanggung Jawab Moral.
Kata memiliki kekuatan moral. Dalam konteks pemerintahan, ucapan seorang pemimpin bisa menenangkan publik — atau sebaliknya, memecah belah.
Darwin mungkin ingin menunjukkan sikap tegas terhadap pengelolaan anggaran, tetapi pilihan kata “Perampok APBD” justru dinilai destruktif, mengubah pesan moral menjadi persoalan etik.
Dalam teori ethics of responsibility, seorang pejabat publik wajib menimbang konsekuensi dari setiap pernyataannya. Ucapan yang keluar di depan publik bukan lagi milik pribadi, melainkan suara institusi.
Ketika kata digunakan tanpa kendali, kepercayaan pun bisa hilang.
Membangun Ulang Kepercayaan.
Di tengah riuhnya polemik ini, masyarakat Muna Barat menanti langkah bijak: klarifikasi dan perbaikan komunikasi publik dari para pejabat.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan saling tuding, tapi kerja nyata memperbaiki sistem keuangan dan transparansi anggaran, tutur Basri Matta.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan etika tidak bisa dipisahkan. Seorang pemimpin sejati tidak hanya diukur dari keberaniannya berbicara, tetapi juga dari kemampuannya menahan diri dan menjaga kehormatan jabatan.
Catatan Redaksi.
Polemik ucapan “perampok APBD” ini bukan sekadar persoalan pribadi antarpejabat, melainkan cermin dari tantangan moral dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ketika komunikasi politik dijalankan tanpa etika, maka demokrasi lokal kehilangan akarnya dan rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar