Aliansi Pemuda Pemerhati Daerah Konut “Ungkap Tabir Pemblokiran Jembatan Bailey di Kecamatan Oheo

Konut – Lumbungsuaraindonesia.com Aliansi Pemuda Pemerhati Daerah (APPD) Konawe Utara, menanggapi persoalan penutupan Jembatan Bailey di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jembatan Bailey yang baru diresmikan oleh Gubernur pada Tanggal 25 Juli 2025 ini memiliki panjang 51 meter, terdiri dari tiga segmen, dan dibangun dalam waktu 75 hari kalender dengan anggaran sebesar 3,191 Miliar Rupiah yang bersumber dari BTT APBD Provinsi Sultra.

Proyek Jembatan Bailey dikerjakan oleh CV. Ulin Pratama namun hingga kini belum ada proses penyelesaian terkait dengan pembayaran material dari pembangunan jembatan, ngkap Acil Taswin selaku putra daerah.

Baca Juga: Upacara HUT TNI ke-79: TNI Modern Bersama Rakyat, Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional

Namun ironisnya, setelah jembatan tersebut diresmikan ternyata material yang digunakan untuk bahan dasar pembangunan jembatan tak kunjung di bayar sehingga masyarakat menutup jembatan tersebut.

Untuk itu kami menuntut keras terhadap DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Direktur CV. Ulin Pratama agar segera menyelesaikan persoalan yang terjadi. Jika tidak, maka kami akan segara menempuh jalur hukum sesuai dengan prosedur yang ada, tegas Acil Taswin, kepada Media ini, Selasa 12/8/2025.

Baca Juga: Manton Minta KPK RI Menindaklanjuti Laporan DPD GSPI Sultra Perihal Gedung Asrama Haji dan Jalan Lingkar Kota Kendari Sultra , Lumbung Suara Indonesia.com Revitalisasi pembangunan Gedung Asrama Haji Kota Kendari yang diduga Mangkrak kini terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas maupun para aktivis Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang disuarakan oleh Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS MM) pada Rabu, 05/04/2023, didepan Gedung Merah Putih KPK RI. Menanggapi hal tersebut, DPD GSPI Sultra, melalui Manton selaku Ketua Bidang Humas itu kembali mengingatkan pihak KPK RI agar segera menindaklanjuti laporan DPD GSPI Sultra yang di masukan ke KPK RI pada tanggal 20/03/2023 lalu, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, Terkait Gedung Asrama Haji yang Diduga Mangkrak dan paket pekerjaan lainnya. Rabu, 05/04/2023. Selain itu kata Manton, Pihaknya juga meminta kepada KPK RI agar memproses Laporan DPD GSPI Sultra, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, perihal "Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan Anggaran kurang lebih Rp. 69 Miliar. Meski demikian, Pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menanggapi laporan DPD GSPI Sultra melalui via WhatsAppnya yang bertuliskan, sebagai berikut : Yth. Pelapor Berdasarkan pengecekan kami, laporan Saudara sedang dalam proses verifikasi oleh petugas kami. Apabila telah selesai akan diberikan tanggapan melalui surat atau telepon kepada alamat/nomor kontak terlampir. Salam, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Demikian bunyi WhatsApp tersebut pada tanggal 27/03/2023 lalu. "Kami berharap, agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala BPJN Sultra, Satker, PPK dan Pihak Kontraktor serta oknum - oknum yang diduga terlibat didalamnya, ini khusus laporan kami soal Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan anggaran sebesar Rp. 69 Miliar kurang lebih. Dan juga terkait Gedung Asrama Haji agar segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut," Harap Manton.

Menurut APPD, aksi tersebut bukan semata-mata dipicu oleh masalah teknis jembatan, melainkan akibat adanya tunggakan pembayaran material yang digunakan dalam proyek tersebut. Material yang belum dibayar itu diketahui berasal dari pemasok lokal dan hingga kini belum diselesaikan oleh pihak rekanan (kontraktor) yang mengerjakan proyek.

Fakta yang kami temukan bahwa pemblokiran ini berawal dari keluhan warga yang memasok material, namun pembayarannya belum dipenuhi oleh pihak rekanan. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga akhirnya warga memutuskan untuk melakukan pemblokiran akses di jembatan tersebut, ujar perwakilan APPD.

Baca Juga: Jalin Kedekatan dengan Masyarakat Papua, Satgas Yonif 131/BRS Berikan Pelayanan Kesehatan di Kampun Mosso

APPD meminta pihak terkait, khususnya kontraktor dan instansi berwenang, segera menyelesaikan permasalahan ini demi kelancaran pengguna transportasi masyarakat, karena Warga berharap pembayaran dapat segera dilakukan agar aktivitas di Jembatan Bailey berjalan normal dan lancar, tutupnya.