Kendari – Lumbungsuaraindonesia.com Lembaga Pengawas Penyelenggara Kebijakan (LPPK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti kondisi tata kelola pemerintahan Provinsi Sultra yang dinilai semakin jauh dari harapan masyarakat sejak dilantiknya Gubernur terpilih, Andi Sumaringka, bersama Wakil Gubernur Hugua.
Ketua LPPK Sultra, Karmin, S.H., dalam keterangan persnya kepada sejumlah Media, menyampaikan bahwa masyarakat Sultra sebelumnya menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru untuk menghadirkan perubahan.
Harapan itu, Khususnya dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas dan mampu memayungi empat pilar daerah secara adil dan profesional.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Penataan birokrasi saat ini terindikasi banyak menabrak aturan. Khususnya pada proses pengangkatan pejabat eselon II yang tidak sesuai mekanisme, meski berstatus Pelaksana Tugas (Plt), tegas Karmin, Kamis (19/6/2025).
Karmin menjelaskan, sejumlah jabatan strategis di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sultra saat ini diisi oleh Plt yang dinilai tidak memenuhi kriteria secara administratif maupun substansial. Bahkan, ada pengangkatan Plt yang masa pensiunnya hanya tinggal beberapa bulan lagi.
Ini sangat disayangkan, penempatan Plt seharusnya dilakukan pada pejabat yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi definitif, bukan justru memunculkan potensi stagnasi birokrasi akibat keterbatasan masa kerja dan pengalaman, ujarnya.
Karmin menambahkan, jika sejak awal kepemimpinan saja tata kelola pemerintahan tidak dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku, maka sulit mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas.
Penempatan jabatan yang tidak objektif, lanjutnya, bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sumangerukka-Hugua.
*Sengkarut di Dinas Pendidikan dan BKD*
Lebih lanjut, Karmin juga menyoroti kasus di Dinas Pendidikan Provinsi Sultra, dimana terjadi polemik internal menyusul penugasan staf yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Ada pegawai yang jarang hadir, tidak pernah apel, tiba-tiba diangkat untuk menangani program pendidikan. Ini bukan hanya soal kinerja, tetapi juga soal kompetensi dan keadilan. Kami menduga ada oknum di internal Dinas Pendidikan yang bermain dalam penempatan tersebut, tegas Karmin.
Tidak hanya itu, LPPK Sultra juga mencium indikasi penyimpangan di tubuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. Lembaga yang semestinya menjadi penjaga sistem rekrutmen dan penempatan pejabat, menurut Karmin, justru telah disusupi oleh berbagai kepentingan pribadi.
Fungsi dan mekanisme di BKD saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Proses seleksi diduga sarat kepentingan, bahkan terindikasi adanya praktik transaksional dalam penempatan jabatan, tegasnya.
*Minta Gubernur Tegas dan Tidak Tolerir Praktik Bermasalah**
Menutup pernyataannya, Karmin meminta Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka untuk segera mengevaluasi kinerja seluruh OPD dan mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum yang bermain dalam sistem birokrasi.
Pihaknya menegaskan bahwa praktik manipulatif dan penyimpangan dalam sistem pemerintahan tidak boleh dibiarkan, karena akan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Jangan hanya bagus di slogan, tapi dalam praktiknya banyak yang menyimpang. Gubernur harus bertindak tegas dan tidak menoleransi para pembantunya yang menjalankan amanah dengan cara -cara transaksional, tutupnya.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar