Tiga Profesor UHO Kendari Masuk Jajaran Struktural Pemprov Sultra masa Pemerintahan ASR – Hugua

News1,191 views

Kendari – Lumbungsuaraindonesia.com Andi Sumangerukka sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menata Struktural Birokrasinya.
ASR sapaan akrabnya, dalam upaya reformasi birokrasi tersebut, ada tiga (3) Akademisi dari Universitas Halu Oleo Kendari yang diberi amanah untuk mengisi jabatan strategis sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas. Hal tersebut menggambarkan adanya integrasi antara dunia kampus dan Birokrasi Pemerintah Prov. Sultra.

Ke tiga (3) Profesor tersebut adalah Prof. Andi Khaeruni (Plt. Kepala BKD Prov. Sultra), Prof. Aris Badara (Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), dan Prof. Muh. Taufik (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan). Mereka telah dilantik oleh ASR pada Senin, (26/5/2025) di Aula Kantor Gubernur Sultra.

Untuk diketahui bahwa Prof. Aris Badara di UHO Kendari menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UHO sedangkan Prof. Muh. Taufik dan Prof. Andi Khaeruni adalah seorang profesor di Jurusan Porteksi Tanaman, Fakultas Pertanian UHO.

Baca Juga:  Manton Minta KPK RI Menindaklanjuti Laporan DPD GSPI Sultra Perihal Gedung Asrama Haji dan Jalan Lingkar Kota Kendari Sultra , Lumbung Suara Indonesia.com Revitalisasi pembangunan Gedung Asrama Haji Kota Kendari yang diduga Mangkrak kini terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas maupun para aktivis Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang disuarakan oleh Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS MM) pada Rabu, 05/04/2023, didepan Gedung Merah Putih KPK RI. Menanggapi hal tersebut, DPD GSPI Sultra, melalui Manton selaku Ketua Bidang Humas itu kembali mengingatkan pihak KPK RI agar segera menindaklanjuti laporan DPD GSPI Sultra yang di masukan ke KPK RI pada tanggal 20/03/2023 lalu, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, Terkait Gedung Asrama Haji yang Diduga Mangkrak dan paket pekerjaan lainnya. Rabu, 05/04/2023. Selain itu kata Manton, Pihaknya juga meminta kepada KPK RI agar memproses Laporan DPD GSPI Sultra, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, perihal "Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan Anggaran kurang lebih Rp. 69 Miliar. Meski demikian, Pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menanggapi laporan DPD GSPI Sultra melalui via WhatsAppnya yang bertuliskan, sebagai berikut : Yth. Pelapor Berdasarkan pengecekan kami, laporan Saudara sedang dalam proses verifikasi oleh petugas kami. Apabila telah selesai akan diberikan tanggapan melalui surat atau telepon kepada alamat/nomor kontak terlampir. Salam, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Demikian bunyi WhatsApp tersebut pada tanggal 27/03/2023 lalu. "Kami berharap, agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala BPJN Sultra, Satker, PPK dan Pihak Kontraktor serta oknum - oknum yang diduga terlibat didalamnya, ini khusus laporan kami soal Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan anggaran sebesar Rp. 69 Miliar kurang lebih. Dan juga terkait Gedung Asrama Haji agar segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut," Harap Manton.

Pada pelantikan tersebut ASR menjelaskan bahwa dalam struktur pemerintahannya ingin memadukan antara birokrasinya dari dunia Kampus dan dari unsur birokrasi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Saya bersama Pa Hugua ingin sinergikan ilmu pengetahuan dengan praktik pemerintahan, terutama pada sektor pendidikan dan ketahanan pangan yang menjadi fokus, ucapnya.

Bukan hanya melantik tiga (3) Akademisi, mutasi juga dilakukan kepada sejumlah Pejabat Eselon II dan II B, mereka yang turut dimutasi seperti La Ode Butolo yang menjabat Sekretaris DPRD Sultra menggantikan perannya sebelumnya sebagai Staf Ahli. Sementara itu, Muliadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan, ditempatkan sebagai pelaksana pada Biro Umum. Bahkan Kepala BPBD sebelumnya, Muhammad Yusuf, bertukar posisi dengan La Ode Saifuddin yang kini memimpin BPBD Sultra.

Baca Juga:  Dit Reskrimum Polda Sultra Gelar Coaching Clinic Tingkatkan Kemampuan Identifikasi Kasus

Yang juga turut dirombak seperti Sukanto Toding (kini jabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM), La Haruna (kini jabat Asisten Administrasi Umum) Zanuriah (kini menjabat Kadis PPPA-PK-KB).

Sementara Yusmin (menjabat Kepala Biro Organisasi Setda, dan Usnia (menjabat Kadis Perpustakaan dan Kearsipan). Ke duanya masuk dalam daftar pejabat yang dimutasi untuk menduduki jabatan yang berbeda.

Di sisi lain, ada beberapa pejabat yang menerima surat perintah tugas sebagai Plt. untuk berbagai jabatan penting. Nama-nama seperti dr. Asridah (Plt. Kadis Kesehatan), dr. Muchammad Saiful (Plt. Direktur RSUD Bahteramas), Dedi Irwanto (Plt. Kadis Kehutanan), hingga Andi Syahrir (Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan), masuk dalam daftar pejabat yang diberi tanggung jawab sementara.

Baca Juga:  DanSat Brimob Polda Sultra dan Kadis Cipta Karya Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kolam Renang bertaraf Internasional

ASR menegaskan bahwa evaluasi kinerja pejabat akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia memastikan bahwa seluruh pengangkatan dan rotasi didasarkan pada profesionalitas, bukan latar belakang.

Integritas dan capaian kerja adalah indikator utama, hal ini kami tidak memandang siapa dan dari mana, yang penting bagaimana kinerjanya, jelasnya.

Langkah ini dinilai sebagai upaya serius Gubernur ASR dalam membenahi tata kelola birokrasi di Sultra. Dengan melibatkan kalangan akademisi dan menetapkan rotasi rutin berdasarkan evaluasi kinerja, ASR tampaknya sedang membangun pola baru kepemimpinan pemerintahan yang lebih Meritokrasi dan terukur.

. . < img src = "https://lumbungsuaraindonesia.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260502-WA0001.jpg"/> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentar