Soal Dugaan BBM Subsidi Oplosan di Kendari, Dewan Bakal Periksa Secara Komprehensif

Kendari – Lumbungsuaraindonesia.com Soal dugaan BBM Subsidi jenis pertalite yang dioplos di Kota Kendari hingga menyebabkan ratusan Ojek Online (Ojol) mengadu ke Polresta Kendari gegara kendaraannya mogok.

Peristiwa tersebut juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi I (Satu) yang membidangi Pemerintahan dan Hukum DPRD Kota Kendari, Zulham Damu.

Zulham Damu mengatakan bahwa peristiwa tersebut mengatakan bahwa peristiwa tersebut sangat tidak dibenarkan, dikarenakan ini bentuk-bentuk bisnis yang manipulatif, selain merugikan negara, ini juga merugikan konsumen dalam hal ini masyarakat, yang dimana banyak pengguna BBM Subsidi masyarakat kalangan bawah.

Baca Juga: Aksi Perusakan Baliho dan Banner Yudhi-Nirna Tak Surutkan Semangat Perjuangan untuk Kendari Maju, Aman, dan Bersih

“Harusnya Pertamina ini hadir dan menghadirkan energi atau bahan bakar yang berkualitas, sebagai perwakilan pemerintah yang mengurus ini, sehingga ada kedaulatan energi yang bisa dirasakan masyarakat semua masyarakat,” jelas Anggota DPRD Kota Kendari dari PDIP.

“Kalau ini benar-benar terjadi, kita sangat sayangkan, kenapa Pertamina ini tidak hadir, menghadirkan kedaulatan energi, tetapi kesannya membodohi masyarakat,” tambahnya, Rabu 5 Maret 2025.

Lanjutnya bahwa pihaknya akan memanggil semua pihak terkait dan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

Baca Juga: *Pj Gubernur Sultra Resmikan Kantor Bupati Buton Tengah*

“Kita akan memanggil pihak Pertamina secara kelembagaan, dan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, mulai dari depo sampai stasiun pengisian bahan bakar, dari hulu hingga hilir, ini kan ada jaringan sampai ada proses ke SPBU, kita akan cek apakah sudah sesuai atau belum,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa peristiwa ini terindikasi ada perbuatan melawan hukum.

“Tentu disini ada perbuatan melawan hukum, ini merugikan keuangan negara, karena sifatnya subsidi, disini ada hak-hak masyarakat, yang dimana subsidi ini untuk masyarakat, yang seharusnya dialokasikan dengan tepat untuk masyarakat kecil, ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil, dan ini juga menyangkut kepentingan transportasi, apalagi menjelang momen idul fitri, ini penting untuk kita kawal bersama-sama,” jelasnya.

Baca Juga: Manton Minta KPK RI Menindaklanjuti Laporan DPD GSPI Sultra Perihal Gedung Asrama Haji dan Jalan Lingkar Kota Kendari Sultra , Lumbung Suara Indonesia.com Revitalisasi pembangunan Gedung Asrama Haji Kota Kendari yang diduga Mangkrak kini terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas maupun para aktivis Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang disuarakan oleh Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS MM) pada Rabu, 05/04/2023, didepan Gedung Merah Putih KPK RI. Menanggapi hal tersebut, DPD GSPI Sultra, melalui Manton selaku Ketua Bidang Humas itu kembali mengingatkan pihak KPK RI agar segera menindaklanjuti laporan DPD GSPI Sultra yang di masukan ke KPK RI pada tanggal 20/03/2023 lalu, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, Terkait Gedung Asrama Haji yang Diduga Mangkrak dan paket pekerjaan lainnya. Rabu, 05/04/2023. Selain itu kata Manton, Pihaknya juga meminta kepada KPK RI agar memproses Laporan DPD GSPI Sultra, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, perihal "Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan Anggaran kurang lebih Rp. 69 Miliar. Meski demikian, Pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menanggapi laporan DPD GSPI Sultra melalui via WhatsAppnya yang bertuliskan, sebagai berikut : Yth. Pelapor Berdasarkan pengecekan kami, laporan Saudara sedang dalam proses verifikasi oleh petugas kami. Apabila telah selesai akan diberikan tanggapan melalui surat atau telepon kepada alamat/nomor kontak terlampir. Salam, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Demikian bunyi WhatsApp tersebut pada tanggal 27/03/2023 lalu. "Kami berharap, agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala BPJN Sultra, Satker, PPK dan Pihak Kontraktor serta oknum - oknum yang diduga terlibat didalamnya, ini khusus laporan kami soal Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan anggaran sebesar Rp. 69 Miliar kurang lebih. Dan juga terkait Gedung Asrama Haji agar segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut," Harap Manton.

Pihaknya juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM Subsidi.

“Kita minta juga masyarakat untuk proaktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM Subsidi yang diperoleh masyarakat, bisa ke APH dan di DPRD,” pungkasnya.*