Jaminan Reklamasi di Abaikan oleh Pelaku Tambang Jadi Pemicu Terhambatnya RKAB.

News183 views

Kendari, Lumbungsuaraindonesia.com
Keterlambatan RKAB Pertambangan yang banyak dikeluhkan oleh para Pengusaha tambang selama ini, ternyata disebabkan karena Reklamasi pasca tambang yang belum dilaksanakan sama sekali oleh mereka/Pelaku tambang.

Persetujuan RKAB harus melaporkan hasil Reklamasi pasca tambang terlebih dahulu ke Kementerian ESDM sebagai persyaratan mendapatkan RKAB.

Berdasarkan surat edaran Kementerian ESDM Nomor 9.E/MB.07/DBT.PL/2023 pada tanggal 2 Juni 2023 tentang basis data spasial perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan reklamasi pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan dan batubara yang ditujukan kepada para pemilik IUP di seluruh Indonesia dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang untuk mendukung pelaksanaan Kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi:

Baca Juga:  Marina Mart Jual Produk Kedaluwarsa, AP2 Sultra dan Forum Tapak Kuda Bersatu Lakukan Tindakan Penyegelan Pada Marina Mart

a. Rencana pembukaan lahan tahunan.
b. Rencana lahan direklamasi tahunan.
c. Realisasi pembukaan lahan tahunan.
d. Realisasi lahan direklamasi tahunan.
e. Rencana pembukaan kembali area reklamasi.
f. Realisasi pembukaan kembali area reklamasi.
g. Rencana lubang bekas tambang akhir/danau pasca tambang (final fold).
h. Realisasi lubang bekas tambang akhir /danau pasca tambang (final fold).

Baca Juga:  Yusran Akbar, S.T Resmi di Usung Partai Perindo pada Pilkada Kab. Konawe 2024.

DPW LIRA Sulawesi Tenggara meminta Kementerian ESDM untuk mengevaluasi Permohonan RKAB IUP/IUPK yang berada di Sulawesi Tenggara karena dari hasil Penelusuran dan Jajian sangat banyak pemilik IUP/IUPK yang telah diloloskan permohonan RKAB’nya tetapi belum melaksanakan reklamasi pasca tambang sehingga menuai pertanyaan, kenapa bisa mendapatkan rekomendasi persetujuan RKAB sementara belum melakukan reklamasi, bukankah reklamasi menjadi sebuah persyaratan?.

“Kalau pemilik IUP/IUPK yang telah mendapatkan RKAB namun tidak pernah melakukan Reklamasi pasca tambang, maka kami meminta kepada Kementerian ESDM RI agar RKAB dicabut kembali, ada juga data tentang para pemegang IUP di Sultra yang telah melakukan reklamasi,”tegas Karmin.

Baca Juga:  Ketua DPRD Prov. Sultra Abdurahman Saleh Terima Kunjungan Ketua DPP LAT Sultra di Ruang Kerjanya.

Ditempat terpisah Agussalim Patunru selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Tenggara menyampaikan Siaran Pers kepada wartawan yang tergabung di PJI Sultra terkait pernyataan yang diterima dari Gubernur LIRA Sultra pada Kamis 28/3/2024

Komentar