Masih Sesama Keluarga , Warga di Sambuli Bersengketa Soal Tanah Yang Sarat Dengan Kejanggalan dan di luar Fakta.

News290 views

Kendari,lumbungsuaraindonesia.com Polemik sengketa Tanah yang ada di Kelurahan Sambuli Kecamatan Nambo kota Kendari dipenuhi dengan kejanggalan dan diluar dari fakta, sebagaimana yang di terangkan oleh penasehat hukum Mahendra Putra. SH dalam hal ini pihak dari ahli waris MBOI. sengketa lahan tersebut dituai ricuh disaat pihak yatas membongkar paksa pagar dan tanaman yang ada didalam tanah ahli waris MBOI pada minggu tanggal 29 Oktober 2023 lalu.

“Kami sangat menyayangkan tindakan tersebut, mengingat putusan terhadap sengketa objek lahan tersebut saat ini dalam keadaan status quo, jadi konteksnya adalah kembali dalam keadaan penguasaan masing-masing, mestinya pihak tergugat memahami hal itu dan dapat membaca putusan dengan benar bukan menyimpulkan dengan kemauan sendiri. Tegas Mahendra pada selasa (31/10/23).

Terkait pengrusakan pagar dan tanaman pohon kelapa yang mereka lakukan pada hari minggu tanggal 29 oktober 2023 kemarin kami akan menunggu itikad baik dari para pelaku, jika dalam waktu dekat mereka tidak mengupayakan hal itu maka kami akan melakukan pengaduan resmi karena jelas hal itu melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP. ungkapnya.

“Terkait isu yang berkembang tentang pihak yatas adalah pemenang dalam perkara a quo tersebut tidak lah benar, saya tidak tau persis dasar argumentasi apa yang sehingga bisa beredar isu-isu seperti itu seolah olah yatas adalah pemenang dalam perkara tersebut, semestinya opini yang di bangun harusnya berdasarkan fakta hukum dan tidak boleh setengah-setengah tentu mesti harus lengkap, jika menganggap dasar di tolaknya permohonan PK Klien kami adalah kemenangan baginya itu salah besar, harus baca apa isi amar dalam putusan tersebut secara menyeluruh agar masyarakat memahami makna dan isi putusan dalam suatu perkara perdata dan apa perintahnya, mestinya pengacaranya yang harus memberi pemahaman yang benar bukan malah sebaliknya,  masyarakat sekarang sudah cerdas, klien kami adalah penggugat dan yatas adalah tergugat. Beber Mahendra Kuasa Hukum penggugat.

Baca Juga:  Pemprov Sultra Rayakan Hari Bhakti Rimbawan Ke 41, Asrun Lio Sebagai Irup

Lanjut Mahendra, Kan sangat jelas isi putusan tersebut sebagaimna di dalam amarnya pada putusan tingkat 1 dalam perkara no.32/pdtG/2019/pn.kdi pada tanggal 19 november 2019.

-Menolak tuntutan PROVISI para Penggugat sedangkan Dalam eksepsi

-Menolak EKSEPSI tergugat 1 dan tergugat 2. Sedangkan dalam pokok perkara.

-Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kemudian Putusan pengadilan tinggi kendari no. 5/pdt/2020/PT KDI tanggal 11 februari 2020-menerima permohonan banding dari para pembanding semula penggugat Dalam PROVISI adalah menguatkan putusan pengadilan negeri kendari tanggal 19 november 2019 nomor 32/pdtG/2019 yang di mohonkan banding.

DALAM POKOK PERKARA

-Membatalkan putusan pengadilan negeri kendari tanggal 10 november 2019 no.32/pdtG/2019/PN KDI yang di mohonkan banding tersebut.

“Selanjutnya Mengadili sendiri”

-Mengabulkan gugatan para pembanding semula penggugat.

-1.Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebahagian.

2. Menyatakan tanah terperkara seluas 7,650 meter persegi yang terletak dahulu di Jalan Poros Moramo, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Poasia, Kabupaten Dati II Kendari, sekarang menjadi Jalan Poros Moramo, Kelurahan Sambuli,Kecamatan Nambo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

– Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Moramo,

– Sebelah barat berbatasan dengan dahulu La Gone sekarang Barhan.

Baca Juga:  Diamggap Bungkam Kebebasan Pers, DPD LIN dan PJI Sultra Kecam Putusan Sidang PN Unaha yang Tak Logis terhadap Wartawan.

– Sebelah selatan berbatasan dahulu Samin T. dan La Awe sekarang Barhan, Ramlan dan Badoriah, dan

-Sebelah timur berbatasan dahulu La Hidji, sekarang Ld. Muh.Husni,S.H.,Ramlan dan Badoriah, adalah milik dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Nako dan Mboy.

3. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang melakukan perbuatan penggusuran dan pengambilan material dari tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;

4.Menyatakan Akta Hibah dari Nenni kepada Yatas tertanggal 5 September 1994 dan kemudian terbitnya sertipikat yang didasari oleh hibah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00144, tanggal 21 September 2005 atas nama Yatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

5.Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

“Amar putusan kasasi” Nomor 2703 K/Pdt/2020, tanggal 17 November 2020.dengan amar sebagal berikut:

1.Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Yatas M tersebut.

2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/PDT/2020/PT KDI, tanggal 11 Fobruari 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Kdi.

“Tanggal 19 November 2019. Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

– Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

“Dalam Pokok Perkara”.

-Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

“Putusan PK.

Mengadili:

-Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali: 1.Ali Jaiz 2.Jamilah 3.Jamiah 4.Nurlan 5.Arman tersebut.

– Menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Baca Juga:  Hence Mandagi : Ketua Umum Serikat Pers RI. Jebakan Batman Ranperpres, Dewan Pers Ingin Jadi Lembaga Pemerintahan.

Lanjut Mahendra.SH selaku kuasa Hukum Penggugat menjelaskan, saran kami agar semua pihak dapat membaca secara menyeluruh isi dalam amar putusan jangan mempercayai informasi satu arah saja agar dapat memahami suatu perkara atau permasalahan di masyarakat secara objektif. Tuturnya.

Kami menghimbau kepada masyarkat agar mencari informasi yang benar agar tidak terjadi persepsi yang salah sehingga nanti akan terbangun opini yang salah juga, selaku Penasehat Hukum dalam waktu dekat akan bersurat kepada pihak-pihak terkait agar mereka dapat memahami materi perkara dan isi putusan yang benar. Ungkapnya.

Mahendra juga menerangkan terkait mediasi yang sempat di laksanakan saat usai ricuh. Secara pribadi pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bpk kapolsek abeli yang telah sangat cepat merespon dan membantu mengatasi situasi saat di tkp sehingga tidak ada yang menjadi korban saat kejadian, karena situasinya di tkp kemarin cukup menegangkan karena pihak pelaku Yatas dan kawan-kawan membawa sajam parang dan sempat mengacungkan ke beberapa warga yang ada termasuk ke saya sendiri, tentu ini adalah bentuk tindakan yang tidak patut, terkait upaya mediasi tersebut di inisiasi langsung oleh bpk Kapolsek Abeli, namun mereka tidak mau hadir ini adalah bentuk sikap arogansi dan sikap yang sangat tidak pantas karena tidak menghargai pihak kepolisian.bebernya.

Ini kan pareare namanya, tidak hargai APH apalagi bapak Kapolsek sendiri yang turun tangan.tutup Mahendra.

. . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentar