Kadin Sultra Sukseskan Rakorwil II Se-Sulawesi di Gorontalo

Gorontalo, lumbungsuaraindonesia.com Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) turut mensukseskan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) II Kadin se-Sulawesi di Grand Palace, Kota Gorontalo, Selasa (26/09/2023).

Ketum Kadin Sultra yang diwakili Direktur Eksekutif Budi Amin mengungkapkan, pihaknya turut andil dalam kesuksesan Rakorwil II Kadin Se-Sulawesi tahun ini.

Lanjut dia, Rakorwil tahun ini menjadi momentum bagi seluruh insan Kadin untuk bersinergi mendorong kemajuan perekonomian nasional dan daerah.

“Kadin Sulawesi Tenggara yang dinahkodai Bapak Anton Timbang akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan nasional melalui berbagai program peningkatan sektor UMKM, Perikanan, Pertanian dan sektor lainnya,” kata Budi Amin.

Baca Juga: Rektor UHO Kendari Lakukan Pergantian Dekan dan Pejabat Non Struktural

Sebelumnya, Ketum Kadin Indonesia, M. Arsyad Rasjid mengapresiasi pelaksanaan Rakorwil se-Sulawesi tahun ini. Ia berharap, Kadin didaerah dapat mengangkat para pelaku UMKM, petani dan nelayan yang ada didaerahnya sehingga bisa mendorong perekonomian daerah.

“Tidak bisa kita berjalan sendiri, begitu juga yang besar jangan mau besar sendiri, makanya kita (Kadin) ada program yang inklusif yaitu kita lakukan pendampingan kepada pelaku UMKM, supaya perusahaan yang besar membawa yang kecil, petani dan nelayan juga harus kita angkat itulah ekonomi Pancasila,” kata Arsyad Rasjid.

Baca Juga: Ketua Kadin Konawe Jawab Keluhan Petani Desa Lamelai.

Sekedar informasi, Rakorwil II Kadin se-Sulawesi selain dihadiri langsung Ketua Umum Kadin Indonesia, M. Arsyad Rasjid juga dihadiri Wakil Ketua Umum (Waketum), Sekretaris Menteri Investasi dan BKPM, Ikmal Lukman, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Hendrar Prihadi, Direktur Kementerian Kelautan Perikanan, dan Penjabat Gubenur atau yang mewakili se Sulawesi, dan Ketua Kadin Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo.

Baca Juga: Manton Minta KPK RI Menindaklanjuti Laporan DPD GSPI Sultra Perihal Gedung Asrama Haji dan Jalan Lingkar Kota Kendari Sultra , Lumbung Suara Indonesia.com Revitalisasi pembangunan Gedung Asrama Haji Kota Kendari yang diduga Mangkrak kini terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas maupun para aktivis Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang disuarakan oleh Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS MM) pada Rabu, 05/04/2023, didepan Gedung Merah Putih KPK RI. Menanggapi hal tersebut, DPD GSPI Sultra, melalui Manton selaku Ketua Bidang Humas itu kembali mengingatkan pihak KPK RI agar segera menindaklanjuti laporan DPD GSPI Sultra yang di masukan ke KPK RI pada tanggal 20/03/2023 lalu, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, Terkait Gedung Asrama Haji yang Diduga Mangkrak dan paket pekerjaan lainnya. Rabu, 05/04/2023. Selain itu kata Manton, Pihaknya juga meminta kepada KPK RI agar memproses Laporan DPD GSPI Sultra, dengan Nomor 304.47/LP/DPD GSPI-SULTRA/III/2023, perihal "Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan Anggaran kurang lebih Rp. 69 Miliar. Meski demikian, Pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat telah menanggapi laporan DPD GSPI Sultra melalui via WhatsAppnya yang bertuliskan, sebagai berikut : Yth. Pelapor Berdasarkan pengecekan kami, laporan Saudara sedang dalam proses verifikasi oleh petugas kami. Apabila telah selesai akan diberikan tanggapan melalui surat atau telepon kepada alamat/nomor kontak terlampir. Salam, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Demikian bunyi WhatsApp tersebut pada tanggal 27/03/2023 lalu. "Kami berharap, agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala BPJN Sultra, Satker, PPK dan Pihak Kontraktor serta oknum - oknum yang diduga terlibat didalamnya, ini khusus laporan kami soal Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari dengan anggaran sebesar Rp. 69 Miliar kurang lebih. Dan juga terkait Gedung Asrama Haji agar segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut," Harap Manton.

Pada kegiatan ini turut dilakukan penandatanganan Perjanjian kerjasama (PKS) Kadin Indonesia wilayah Sulawesi dengan Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta penandatanganan PKS antara Kadin Gorontalo dengan Toko Daring LKPP beli UMKM dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi pelaku UMKM di Indonesia.