Jakarta –Lumbungsuaraindonesia.com Istana Negara akhirnya buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel. Penangkapan ini mengejutkan publik sekaligus mengguncang stabilitas Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah menerima laporan resmi mengenai kasus tersebut dan menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menjerat salah satu pembantunya itu.
Kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Presiden sudah mendapatkan laporan lengkap terkait OTT tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Pemerintah menghormati kewenangan lembaga penegak hukum untuk menuntaskan perkara ini, ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).
Istana menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang kini berjalan di KPK. Presiden, melalui Mensesneg, memastikan bahwa setiap langkah penanganan perkara akan sepenuhnya berada dalam kewenangan lembaga antirasuah itu.
Tidak ada intervensi sedikit pun. Presiden sangat menghormati KPK dan percaya proses hukum akan berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan perundang-undangan, ujar Prasetyo.
Ia juga meminta masyarakat untuk menunggu keterangan resmi dari KPK, mengingat proses pemeriksaan masih berlangsung. Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Jadi kita tunggu saja bagaimana perkembangan penyelidikan dan hasil resmi dari KPK, tambahnya.
Meski mengedepankan asas praduga tak bersalah, Istana juga menegaskan sikap tegas apabila dalam proses hukum nantinya Noel terbukti bersalah.
Apabila sudah ada keputusan hukum yang sah, pemerintah akan bertindak tegas sesuai aturan. Pencopotan jabatan merupakan langkah yang pasti dilakukan bila terbukti ada pelanggaran berat. Tidak ada toleransi bagi pejabat negara yang menyalahgunakan jabatan, ucap Prasetyo.
Sikap ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga integritas kabinet. “Bapak Presiden selalu mengingatkan bahwa kabinet ini harus menjadi teladan dalam pemerintahan yang bersih. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik korupsi, imbuhnya.
Kronologi OTT Wamenaker
Operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer dilakukan tim KPK pada Rabu malam (20/8) di Jakarta. Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah pihak dan barang bukti yang diduga terkait transaksi suap dalam lingkup proyek ketenagakerjaan.
Meski KPK belum merinci lebih jauh, sejumlah sumber menyebutkan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana program pelatihan tenaga kerja. Penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan.
Juru bicara KPK, Ali Fikri, hanya mengonfirmasi bahwa benar ada kegiatan tangkap tangan yang melibatkan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. “Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap salah satu pejabat di Kemenaker. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut, kata Ali.
Profil Singkat Immanuel Ebenezer.
Immanuel Ebenezer atau Noel dikenal publik sebagai aktivis politik yang cukup vokal sebelum masuk ke kabinet. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada periode lalu, dan dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Pada awal pemerintahan Prabowo Subianto, Noel kemudian dipercaya menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Penunjukan ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan publik mengingat latar belakangnya yang lebih banyak di bidang aktivisme politik ketimbang birokrasi ketenagakerjaan.
Kini, penangkapan dirinya oleh KPK membuat posisi Noel menjadi sorotan. Tidak sedikit pihak yang mendesak Presiden untuk segera melakukan reshuffle agar kinerja kabinet tidak terganggu.
Kasus ini juga dijadikan momentum oleh Istana untuk memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat Negara, khususnya anggota kabinet. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting. Presiden berulang kali mengingatkan agar seluruh pejabat tetap menjaga amanah, bekerja dengan integritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan, tegas Prasetyo.
Ia menambahkan, komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak boleh diragukan. “Pemerintah akan mendukung sepenuhnya setiap upaya penegakan hukum. Semua harus patuh pada aturan, apapun jabatannya, katanya.
Dukungan Publik dan Tuntutan Transparansi
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai kasus ini akan menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menjaga integritas kabinetnya. Langkah cepat dan tegas akan sangat menentukan persepsi publik terhadap komitmen pemerintah memberantas korupsi.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Andi Rahman, menilai respons Istana yang cepat dan tegas merupakan sinyal positif. “Presiden tidak boleh ragu untuk mencopot menteri atau wakil menteri yang terlibat kasus hukum. Publik menunggu konsistensi dari komitmen antikorupsi, ujarnya.
Masyarakat sipil juga mendesak KPK untuk bekerja secara transparan dalam mengusut kasus ini. Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya agar tidak menimbulkan spekulasi politik. Semua pihak harus menghormati proses hukum, kata Koordinator ICW, Dewi Kartika.
Untuk saat ini, bola ada di tangan KPK yang sedang mendalami kasus OTT ini. Status hukum Immanuel Ebenezer akan ditentukan setelah proses pemeriksaan selesai dan KPK menggelar konferensi Pers resmi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Istana menegaskan sikapnya: menghormati proses hukum, tidak melakukan intervensi, dan siap bertindak tegas jika terbukti bersalah.
Ini momentum bagi seluruh pejabat negara untuk bercermin. Kepercayaan publik harus dijaga. Negara ini butuh pejabat yang bersih dan berintegritas, tutup Prasetyo Hady.
Redaksi : 22/8/2025
***LM@***
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar