Aksi unjuk rasa yang dilakukan GKN di Depan Kantor ESDM Palu dan DPRD Provinsi Sulteng. Ketua LBH GKN Jadi Korlap Aksi Demo, Dengan Sejumlah Tuntutan Ke PT. GNI Morowali.

News451 views

Lumbung Suara Indonesia.com.
Konflik yang terjadi di PT GNI di Morowali Sulawesi Tengah yang melibatkan antara pekerja Warga Negara Asing (WNA) asal China dengan pekerja warga Negara Indonesia (WNI), pekerja lokal asal Indonesia yang terjadi belum lama ini mendapat perhatian dari berbagai pihak salah satunya LBH Garda Keadilan Nusantara (GKN) Sulawesi Tengah.

Aceng Lahai selaku Direktur LBH Garda Keadilan Nusantara (GKN) Sulawesi Tengah ( Sulteng ) langsung bergerak dengan melakukan aksi demo yang di gelar di Palu bersama ratusan massa aksi Selasa 24 Januari 2023 kemarin dimana aksi unjuk rasa itu di gelar di depan kantor ESDM Palu dan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Aceng sapaan akrab yang juga mantan Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una Una itu mengatakan bahwa aksi yang dilakukan LBH Garda Keadilan Nusantara kemarin dalam rangka menyuarakan keadilan bagi para pekerja lokal yang ada di Morowali.

Baca Juga:  Cegah Laju Inflansi Kadin Sultra Dan Kadin Kolaka Utara Gelar Pasar Murah, Kerja Sama Pemda Kolut.

Dikatakan bahwa tututanya sesuai orasi saya di depan Kantor DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dan dalam ruangan sejak Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan enam anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yakni :

1 .Melepas para tahanan tenaga kerja yg ada di polda terkait konflik GNI dan sebagai jaminanya anggota DPRD sambil menyelesaikan permasalahan yang di maksud.

2. Kembalikan hak-hak masyarakat terkait kerusakan Alam termasuk penggunungan yang sudah tandus dan sudah berlubang yang mengangah di hapir seluruh wilayah Morowali sesuai persaratan yang wajib di penuhi oleh pihak Perusahaan ke pemberi IUP dlm hal ini pemda Kabupaten/kota, Propinsi sampai ke Pusat.
3.Pemda Kabupaten / kota ,propinsi sampai Pusat wajib memberikan data ke pihak-pihak yang memiliki lading sektor terkait ijin-ijin dan ketenagakerjaan sehingga ada pihak-pihak lain baik dari media dan pemerhati lingkungan bisa datang untuk mempertanyakan bagaimana dan mengapa serta apa langka atau solusi dalam rangka memperbaiki sistim atau pengelolaan areal tambang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Baca Juga:  Yudhianto Mahardika Resmi Pimpin Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Sulawesi Tenggara.

4 .Mendesak DPRD untuk melakukan hearing pihka ESDM untuk mempertanyakan berapa IUP yang sudah di terbitkan dan berapa luas areal wilayah yang sudah di kelola pihak pemilik IUP.Karena kami mensinyalir dan Patut di duga bahwa ada perusaan yang melakukan kegiatan ekplorasi tambang yang tidak memenuhi kriteria perijinan yang cukup, sehingga dari hasil pantauan di lapangan bahwa kami melihat dari fakta kerusakan Alam yang tidak di reklamasi sesuai ketentuan dalam persyaratan ketika harus melakukan kegiatan pertambangan.

Baca Juga:  Masih Sesama Keluarga , Warga di Sambuli Bersengketa Soal Tanah Yang Sarat Dengan Kejanggalan dan di luar Fakta.

5 .Kami medesak pihak ESDM memberikan hasil laporan pihak perusahaan yang telah di berikan IUP agar melapor pertriwulan perkembangan kegiatan di masing-masing perusahaan ke Pemerintah Daerah oleh perusahaan sejak beberapa tahun kemarin atau sejak 2010 – 2023

Masih menurut Aceng, bahwa itu adalah Pernyataan sikap saya selaku salah satu Pemerhati lingkungan, Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah terkait dengan tuntutan kami.
Sementara itu menurut Aceng Lahay bahwa Serikat Pekerja Nasional (SPN) juga mengelar aksi di Jakarta guna menyampaikan persoalannya yang terjadi di PT GNI Morowali Sulawesi Tengah.
Editor : @rifin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentar