Konawe Selatan III LumbungsuaraIndonesia.com
Di sebuah desa yang selama bertahun-tahun terbiasa mendengar suara aktivitas industri, perubahan itu kini terasa bukan hanya dalam senyapnya kawasan perusahaan, tetapi juga di warung-warung yang kehilangan pembeli, kios yang sepi, usaha air galon yang kehilangan pelanggan, hingga rumah tangga yang harus menghitung ulang pengeluaran untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketika aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) berhenti dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi, yang ikut tersendat bukan hanya aktivitas perusahaan. Bagi masyarakat di sekitar lingkar tambang, berhentinya aktivitas ekonomi perusahaan seperti memutus salah satu mata rantai utama perputaran uang di desa.
Dampaknya menjalar dari pekerja ke keluarga, dari keluarga ke pedagang, dari pedagang ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga ke denyut perekonomian masyarakat secara lebih luas.
Di titik inilah persoalan PHK tidak lagi semata-mata berbicara mengenai hilangnya pekerjaan. Ia berubah menjadi persoalan tentang daya beli, keberlangsungan UMKM, pendidikan anak, cicilan rumah tangga, hingga ketahanan sosial masyarakat.
Kisah itu terlihat nyata di Desa Torobulu dan Wonua Kongga, Konawe Selatan.
Dari Tenaga Preparasi Menjadi Tukang Ojek
Irtang, warga Desa Torobulu, Dusun I, adalah salah satu dari mereka yang merasakan langsung perubahan tersebut.
Sebelum terkena PHK, ia bekerja di PT WIN sebagai tenaga Preparasi kualitas. Pekerjaan itu menjadi sumber pendapatan bagi keluarganya.
Namun setelah perusahaan tidak lagi beroperasi seperti sebelumnya, sumber penghasilannya ikut terputus.
Kini Irtang beralih menjadi tukang ojek.
Pekerjaan tersebut dilakukan bukan karena pilihan ideal, melainkan karena kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Sekarang terpaksa menjadi tukang ojek. Kadang dalam sehari tidak ada penumpang. Mau bagaimana lagi, kondisi keuangan warga di desa sini setelah PT WIN tidak beroperasi, perputaran uang sangat sedikit karena orang-orang tidak punya penghasilan, tuturnya.
Kalimat sederhana itu menggambarkan sebuah persoalan yang lebih besar: ketika pendapatan pekerja hilang, kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uang juga ikut turun.
Efeknya kemudian dirasakan pelaku usaha kecil.
Martin, pemilik usaha air Galon di Dusun 1 Desa Torobulu, mengaku perubahan omzet sangat terasa sejak aktivitas PT WIN berhenti.
Saat perusahaan masih beroperasi, usahanya dapat menjual sekitar 10 galon atau lebih dalam sehari. Kini, penjualan terkadang hanya berada pada kisaran dua hingga tiga galon per hari.
Kalau PT WIN masih beroperasi, usaha galon saya bisa laku 10 buah bahkan lebih dalam sehari. Setelah tutup, sehari kadang hanya laku dua atau tiga. Biasanya PT WIN yang borong galon saya, ujarnya.
Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan bukan hanya menjadi tempat bekerja bagi sebagian masyarakat.
Aktivitasnya juga menciptakan permintaan terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari.
Air minum, makanan, transportasi, kios, jasa, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitar aktivitas perusahaan.
Ketika aktivitas utama berhenti, ekosistem ikut kehilangan sumber permintaannya.
Kios Sepi, Keluarga Mulai Menghitung Ulang Pengeluaran
Cerita serupa datang dari Nurmin, warga Torobulu, Dusun I.
Sebelum terkena dampak berhentinya aktivitas perusahaan, ia bekerja sebagai tenaga kebersihan di PT WIN. Setiap hari ia berangkat ke kantor untuk menjalankan pekerjaannya.
Kini, aktivitasnya berubah. Ia lebih banyak menjaga kios miliknya.
Namun persoalannya bukan sekadar kehilangan pekerjaan.
Jumlah pembeli di kiosnya juga mengalami penurunan.
Dulu pembeli saya sangat banyak dan rata-rata karyawan PT WIN, katanya.
Kondisi tersebut semakin berat karena salah seorang anggota keluarganya, M. Yahya, juga kehilangan pekerjaan. Sebelumnya, Yahya bekerja sebagai pengemudi truk 10 roda di PT WIN.
Satu keluarga dengan demikian menghadapi persoalan berlapis: kehilangan pendapatan sekaligus menghadapi turunnya omzet usaha.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa dampak PHK tidak berhenti pada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ia dapat menjalar ke struktur ekonomi rumah tangga dan usaha kecil yang selama ini bergantung pada daya beli pekerja.
Ketika Rp.500 Ribu Menjadi Rp.100 Ribu.
Di Desa Wonua Kongga, cerita yang sama terdengar dengan tekanan yang tak kalah berat.
La Ode Halia, warga Dusun I, merupakan salah seorang pekerja yang terkena PHK. Setelah kehilangan pekerjaan, ia mengaku kesulitan mencari sumber pendapatan pengganti.
Pilihan untuk kembali melaut terbentur kondisi cuaca. Sementara pilihan bertani juga menghadapi kendala musim kemarau.
Akhirnya, tidak banyak pilihan yang tersisa selain menghemat pengeluaran rumah tangga.
Sekarang mau kerja apa? Mau turun ke laut, cuaca sedang tidak bagus. Mau bertani, sedang musim kemarau. Akhirnya bingung. Untuk makan sehari-hari harus irit karena tidak ada penghasilan sama sekali selama PT WIN tutup, ujarnya.
Sebelum terkena PHK, La Ode Halia bekerja di PT WIN sebagai checker.
Kisah lain datang dari Sinar Eva Wisman, pelaku usaha kios di desa yang sama.
Ia mengaku sebelum aktivitas PT WIN berhenti, omzet kiosnya dapat mencapai sekitar Rp. 500 ribu hingga Rp.800 ribu per hari.
Kini, untuk memperoleh Rp.100 ribu dalam sehari saja disebutnya tidak mudah.
Dulu pembeli saya rata-rata karyawan PT WIN. Sekarang sangat turun. Suami saya juga terkena PHK, tuturnya.
Bagi sebuah usaha kecil, penurunan omzet dari ratusan ribu rupiah menjadi sekitar seratus ribu rupiah per hari bukan sekadar perubahan angka.
Di dalamnya terdapat kebutuhan makan keluarga, biaya pendidikan anak, cicilan, modal usaha, serta berbagai kebutuhan rumah tangga yang harus tetap berjalan.
Sinar Eva bahkan mengkhawatirkan keberlangsungan pendidikan anak-anaknya apabila kondisi tersebut berlangsung terlalu lama.
Kekhawatiran itu memperlihatkan bahwa krisis pendapatan rumah tangga pada akhirnya dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Efek Domino Ekonomi di Lingkar Tambang
Apa yang terjadi di Torobulu dan Wonua Kongga menunjukkan satu pola yang sama: ekonomi masyarakat di sekitar aktivitas perusahaan memiliki hubungan yang saling terkait.
Pekerja menerima pendapatan.
Pendapatan tersebut dibelanjakan di warung, kios, jasa transportasi, usaha air galon, rumah makan dan berbagai usaha kecil lainnya.
Pelaku UMKM kemudian menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang, membayar tenaga kerja, membayar cicilan, memenuhi kebutuhan keluarga, serta memutar kembali modal usaha.
Ketika pendapatan pekerja terhenti, kemampuan konsumsi ikut turun.
Ketika konsumsi turun, omzet UMKM ikut tertekan.
Ketika omzet UMKM menurun, kemampuan pelaku usaha mempertahankan kegiatan ekonominya juga semakin terbatas.
Inilah yang membuat dampak berhentinya aktivitas perusahaan tidak dapat dilihat hanya dari jumlah pekerja yang terkena PHK.
Ada multiplier effect yang ikut melemah.
Kepala Desa Torobulu, Nilham, S.Pd., saat ditemui pada Senin, 17 Agustus 2026, mengakui bahwa PHK massal memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyentuh sektor ekonomi, tetapi juga sosial dan hubungan antarmasyarakat.
Mereka sangat terpukul karena belum ada persiapan yang cukup untuk menghadapi PHK ini. Mereka galau dan bingung mau ke mana. Ini butuh perhatian, ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar UMKM di wilayahnya memiliki keterkaitan dengan aktivitas pekerja PT WIN.
UMKM juga begitu, karena pendapatan mereka berasal dari karyawan PT WIN seperti mata rantai yang saling berkaitan. Kalau ini berlarut-larut, kondisinya akan semakin rumit karena rata-rata karyawan dan pemilik UMKM memiliki cicilan yang berlangsung setiap bulan, katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masyarakat bukan hanya soal kehilangan pendapatan hari ini, tetapi juga mengenai kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban ekonomi yang bersifat rutin dan berkelanjutan.
Pemerintah Desa: Kami Tidak Banyak Bisa Berbuat
Dalam situasi seperti itu, pemerintah Desa berada pada posisi yang tidak mudah.
Di satu sisi, masyarakat meminta solusi. Di sisi lain, kewenangan pemerintah desa untuk menyelesaikan persoalan operasional dan perizinan perusahaan sangat terbatas.
Nilham mengatakan pemerintah Desa tidak dapat berbuat banyak selain menyampaikan harapan agar proses penerbitan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT WIN dapat segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang.
Menurutnya, keberlanjutan aktivitas ekonomi perusahaan memiliki arti penting bagi masyarakat Torobulu dan desa-desa lain di sekitar lingkar tambang.
Kami berharap proses penerbitan RKAB PT WIN segera dilakukan agar perputaran ekonomi di Desa kami, khususnya, bisa kembali pulih, begitu juga di Enam Desa lainnya di sekitar lingkar tambang PT WIN, ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ekonomi yang berlangsung terlalu lama berpotensi meningkatkan tekanan sosial.
Kalau ini berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kriminal karena tekanan ekonomi. Tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, katanya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar kekhawatiran administratif. Ia merupakan cermin dari kegelisahan pemerintah Desa terhadap dampak sosial yang dapat muncul ketika masyarakat kehilangan sumber penghasilan dalam waktu yang tidak pasti.
Desa Lain Menghadapi Persoalan Serupa.
Kondisi serupa disampaikan Kepala Desa Wonua Kongga, La Ode Arwan, S.Sos., ketika dihubungi pada 18 Agustus 2026.
Menurutnya, dampak PHK terhadap ekonomi masyarakat sangat besar karena selama ini sebagian keluarga menggantungkan sumber pendapatan kepada aktivitas PT WIN.
Selama ini mereka menggantungkan hidup keluarganya kepada PT WIN. Ada juga sebagian yang turun melaut sekalipun cuaca tidak bagus hanya demi menghidupi anak dan istri, ujarnya.
Menurut Arwan, keberadaan PT WIN sebelumnya juga memberikan manfaat terhadap sejumlah kebutuhan infrastruktur masyarakat, termasuk akses menuju lokasi pemakaman umum dan jalan menuju tambatan perahu.
Karena itu, ia berharap proses administratif yang diperlukan perusahaan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
Harapannya RKAB PT WIN segera dikeluarkan supaya pengangguran tidak merajalela dan pendapatan ekonomi keluarga bisa normal kembali, harapnya.
Pemerintah Kabupaten : Perusahaan Juga Berada dalam Koridor Aturan
Di tengah desakan masyarakat agar aktivitas ekonomi kembali berjalan, Pemerintah Daerah juga menghadapi persoalan lain: aktivitas pertambangan dan operasional perusahaan harus tetap berada dalam koridor regulasi.
Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., ketika ditemui di rumah jabatannya pada 18 Agustus 2026, mengatakan Pemerintah Kabupaten prihatin terhadap kondisi pekerja dan masyarakat yang terdampak PHK.
Menurutnya, pihak PT WIN telah menyampaikan bahwa PHK dilakukan karena perusahaan belum memperoleh RKAB.
Itulah alasan perusahaan. Saya tidak mungkin melarang, karena bagaimana pun perusahaan tidak mungkin melakukan aktivitas kalau dokumennya belum lengkap, dalam hal ini RKAB. Perusahaan juga tidak mungkin memberikan gaji tanpa ada pekerjaan, jelasnya.
Pernyataan Bupati tersebut menempatkan persoalan dalam dua sisi yang harus berjalan beriringan.
Di sisi lain, kegiatan perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang berlaku.
Karena itu, penyelesaian persoalan RKAB menjadi salah satu titik penting yang terus dinantikan masyarakat.
Bupati berharap perusahaan tetap fokus menyelesaikan dokumen yang diperlukan sehingga aktivitas perusahaan dapat kembali berjalan dan pekerja yang terdampak PHK memiliki kesempatan untuk kembali bekerja.
Saya berharap mereka tetap konsen mengurus RKAB-nya dan mudah-mudahan cepat keluar sehingga karyawan bisa kembali bekerja lagi, katanya.
Menunggu Kepastian, Menjaga Kehidupan
Ketika ditanya mengenai langkah Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan, Irham mengatakan pemerintah dapat membantu masyarakat untuk kembali mengembangkan sumber mata pencaharian yang sebelumnya mereka jalankan.
Menurutnya, sebagian masyarakat sebelumnya merupakan Nelayan dan Petani.
Dulunya mereka keluarga nelayan atau berkebun. Kami bisa siapkan bibit seperti kelapa dan lain-lain. Kalau Nelayan ada kebutuhan, tentu kita bisa bantu. Pada prinsipnya begitu, ujarnya.
Namun bagi masyarakat, bantuan alternatif tersebut tetap harus dilihat sebagai bagian dari strategi bertahan sementara.
Sebab, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat serta-merta kembali menjadi petani atau nelayan.
Ada pekerja yang memiliki keterampilan khusus sesuai bidang pekerjaannya di perusahaan. Ada yang memiliki cicilan. Ada yang memiliki anak sekolah. Ada pula pelaku UMKM yang modal dan omzetnya selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi perusahaan.
Karena itu, persoalan yang muncul bukan sekadar “kapan perusahaan kembali beroperasi?”
Pertanyaan yang lebih besar adalah: berapa lama masyarakat mampu bertahan apabila ketidakpastian pendapatan berlangsung tanpa kepastian waktu?
Yang Hilang Bukan Sekadar Pekerjaan
Di balik angka PHK, terdapat wajah-wajah yang mungkin tidak tercatat dalam statistik.
Ada Irtang yang kini menunggu penumpang ojek.
Ada Martin yang melihat penjualan air galonnya turun drastis.
Ada Nurmin yang harus bertahan dengan kios yang semakin sepi.
Ada La Ode Halia yang terjebak antara laut yang tidak bersahabat dan lahan pertanian yang terdampak musim.
Ada Sinar Eva Wisman yang menyaksikan omzet kiosnya turun dari ratusan ribu rupiah menjadi sekitar seratus ribu rupiah per hari, sementara suaminya juga kehilangan pekerjaan.
Mereka tidak sedang berbicara mengenai teori ekonomi.
Mereka sedang berbicara mengenai beras yang harus dibeli, listrik yang harus dibayar, cicilan yang jatuh tempo, anak yang harus tetap sekolah, dan keluarga yang harus tetap makan.
Karena itu, PHK di tengah terhentinya aktivitas perusahaan harus dibaca lebih luas sebagai persoalan ketahanan ekonomi rumah tangga dan daya tahan sosial masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi lokal, perusahaan besar sering kali berfungsi sebagai salah satu pusat pembentukan permintaan. Ketika pusat permintaan itu berhenti, sektor informal yang berada di sekitarnya ikut merasakan kontraksi.
Dengan kata lain, mesin ekonomi desa tidak hanya bergerak karena perusahaan mempekerjakan tenaga kerja, tetapi juga karena pendapatan pekerja terus berputar dari satu tangan ke tangan lainnya.
Ketika putaran itu berhenti, warung ikut sepi, kios kehilangan pembeli, jasa transportasi kehilangan penumpang, usaha air galon kehilangan pelanggan, dan keluarga mulai mengurangi konsumsi.
Di Antara Regulasi dan Harapan
Persoalan PT WIN dan masyarakat di sekitarnya akhirnya mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama penting.
Regulasi harus dihormati.
Perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Namun di sisi lain, masyarakat membutuhkan kepastian penghidupan.
Pekerja membutuhkan pekerjaan.
UMKM membutuhkan konsumen.
Pemerintah Desa membutuhkan stabilitas sosial.
Dan pemerintah daerah membutuhkan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Di sinilah kebijakan tidak cukup berhenti pada urusan dokumen.
Di balik setiap dokumen terdapat manusia yang kehidupannya ikut menunggu.
Di balik setiap keputusan administratif terdapat keluarga yang berharap dapat kembali bekerja.
Dan di balik berhentinya aktivitas sebuah perusahaan, ada ekonomi masyarakat yang mungkin ikut kehilangan salah satu denyut kehidupannya.
Masyarakat di lingkar PT WIN kini menunggu kepastian.
Bukan semata-mata karena mereka ingin kembali melihat aktivitas perusahaan, tetapi karena bagi sebagian dari mereka, kembalinya aktivitas ekonomi berarti kembalinya kesempatan untuk bekerja, berusaha, membayar cicilan, membiayai pendidikan anak, dan mempertahankan kehidupan keluarga.
Sementara itu, pemerintah dituntut memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.
Sebab pada akhirnya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa kuat masyarakat di sekitarnya mampu bertahan, tumbuh, dan menikmati manfaat dari denyut ekonomi tersebut.
Di Torobulu dan Wonua Kongga, masyarakat sedang menunggu denyut itu kembali.
Mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan.
Mereka hanya ingin bekerja, berusaha, dan kembali menjalani kehidupan dengan penghasilan yang cukup.
Karena ketika tambang berhenti, yang ikut terhenti bukan hanya mesin perusahaan.
Di banyak rumah, roda kehidupan pun ikut melambat.
Dan dari sanalah pertanyaan tentang masa depan ekonomi masyarakat di lingkar tambang menjadi semakin penting untuk dijawab.
Robert K. Merton dalam konsep strain theory menjelaskan bahwa tekanan sosial dapat muncul ketika tujuan ekonomi yang diharapkan seseorang tidak sebanding dengan kesempatan atau sarana yang sah untuk mencapainya. Dalam kondisi ketika pekerjaan dan sumber pendapatan hilang, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan, kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan memenuhi kebutuhan tersebut dapat menciptakan tekanan sosial.
Dalam konteks masyarakat lingkar PT WIN, tekanan tersebut terlihat dari berubahnya pola kehidupan mantan pekerja dan keluarganya. Ada yang beralih menjadi tukang ojek, ada yang kembali mencoba melaut atau bertani, sementara pelaku UMKM menghadapi penurunan omzet karena hilangnya daya beli konsumen utama mereka.
Steven Box dalam bukunya Recession, Crime and Punishment (1987) menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi, termasuk pengangguran dan kemiskinan, berkaitan dengan perubahan tekanan dan kesempatan sosial yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi munculnya perilaku menyimpang.
Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan kehilangan pekerjaan. Dalam perspektif sosiologi, hilangnya sumber pendapatan dapat menciptakan tekanan ketika kebutuhan hidup tetap berjalan sementara kesempatan memperoleh penghasilan menyusut.
Steven Box juga menempatkan pengangguran dan tekanan ekonomi sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat berkaitan dengan munculnya perilaku menyimpang dalam kondisi tertentu. Namun, hubungan tersebut tidak bersifat otomatis.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Komentar