Di Tengah Efisiensi Anggaran, Ridwan BAE Dorong Bupati Muna Perkuat Diplomasi ke Pemerintah Pusat

Muna II LumbungsuaraIndonesia.com Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi semangat membangun daerah.

Di tengah keterbatasan fiskal, kepala daerah justru dituntut memiliki kepemimpinan yang aktif, adaptif, dan mampu membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, saat melaksanakan agenda reses di Kabupaten Muna, Selasa (28/7). Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan Bupati Muna, Bachrun Labuta, agar tidak bersikap pasif menghadapi tantangan fiskal yang sedang dihadapi daerah.

Menurut Ridwan Bae, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menjalin komunikasi strategis dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk memperoleh dukungan program maupun anggaran.

Seorang kepala daerah tidak boleh hanya beralasan bahwa anggaran terbatas. Yang dibutuhkan sekarang adalah inisiatif dan upaya nyata untuk memperjuangkan kepentingan daerah, tegas Ridwan.

Ia menilai, intensitas komunikasi dengan kementerian menjadi faktor penting agar Kabupaten Muna tetap memperoleh perhatian dalam penyusunan program pembangunan nasional, terlebih pada masa efisiensi anggaran yang berpotensi mengurangi alokasi dana ke daerah.

Ridwan Bae bahkan menyarankan agar Bupati Muna meluangkan lebih banyak waktu melakukan koordinasi di Jakarta apabila diperlukan. Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat akan memperkuat perjuangan yang selama ini juga dilakukan oleh para wakil rakyat di DPR RI.

Kalau perlu, lebih sering berada di Jakarta untuk membangun komunikasi dengan kementerian. Saya tentu terus memperjuangkan kepentingan Muna di DPR RI, tetapi hasilnya akan lebih maksimal apabila pemerintah daerah juga aktif melakukan pendekatan secara langsung, ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Muna, Bachrun Labuta, menyatakan menerima masukan yang disampaikan Ridwan Bae sebagai bentuk perhatian terhadap percepatan pembangunan daerah.
Bachrun mengakui, hingga kini mobilitas pemerintah daerah ke Jakarta masih terkendala keterbatasan anggaran perjalanan dinas akibat kebijakan efisiensi. Kondisi tersebut membuat frekuensi koordinasi langsung dengan pemerintah pusat belum dapat dilakukan secara optimal.

Masukan dari Pak Ridwan sangat baik. Insya Allah akan kami upayakan. Memang saat ini anggaran untuk kunjungan kerja ke Jakarta sangat terbatas sehingga frekuensi koordinasi langsung masih belum maksimal, ujar Bachrun.

Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak pemerintah daerah saat ini, yakni menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan wakil rakyat di parlemen menjadi faktor penting untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas pembangunan.