Alokasi BSPS Sultra 2026 : Sinergi Aspirasi DPR RI dan Dukungan Pemerintah Daerah Wujudkan 10.000 Rumah Layak Huni

Jakarta ///LumbungsuaraIndonesia.com
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat capaian signifikan dengan total alokasi mencapai 10.000 unit rumah. Program yang saat ini memasuki tahap pelaksanaan tersebut tersebar di 17 Kabupaten/Kota dan ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.

Besarnya alokasi bantuan tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait sumber perolehan kuota yang berasal dari berbagai jalur pengusulan. Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas alokasi BSPS diperoleh melalui mekanisme aspirasi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, disertai dukungan tambahan melalui jalur reguler Pemerintah Daerah.

Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae, La Ode Aca, menjelaskan bahwa penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai asal-usul dan komposisi alokasi program tersebut.

Menurutnya, dari total 10.000 unit BSPS yang dialokasikan untuk Sulawesi Tenggara pada tahun 2026, sebanyak 6.300 unit merupakan hasil perjuangan aspirasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae. Sementara itu, sekitar 3.000 unit lainnya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI, H. Ahmad Safei.

Di luar kontribusi jalur aspirasi Parlemen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga berperan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat yang menghasilkan tambahan kuota sekitar 650 unit rumah dari jalur reguler Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dengan demikian, komposisi alokasi BSPS Tahun 2026 di Sulawesi Tenggara terdiri atas 6.300 unit dari aspirasi Ridwan Bae, 3.000 unit dari aspirasi Ahmad Safei, serta 650 unit yang diperoleh melalui usulan dan koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Akumulasi dari berbagai sumber tersebut melengkapi total bantuan hingga mencapai sekitar 10.000 unit rumah.

Secara substansial, data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi BSPS yang diterima Sulawesi Tenggara berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI.

Kontribusi terbesar tercatat berasal dari aspirasi Ridwan Bae dengan proporsi sekitar 63 persen dari total kuota, disusul aspirasi Ahmad Safei sekitar 30 persen. Sementara itu, kuota yang diperoleh melalui jalur reguler pemerintah daerah berjumlah sekitar 650 unit atau sekitar 6,5 persen dari total bantuan.

Program BSPS ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik hunian masyarakat, tetapi juga memperkuat aspek kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Kehadiran rumah yang lebih layak dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok yang selama ini masih menempati hunian dengan kondisi terbatas.

Bagi ribuan keluarga penerima manfaat di Sulawesi Tenggara, alokasi 10.000 unit BSPS bukan sekadar angka dalam statistik pembangunan. Program tersebut merepresentasikan hadirnya harapan baru untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pengurangan backlog serta peningkatan kualitas perumahan rakyat di Daerah.