Ridwan Bae Menyusuri Sultra, Menjemput Aspirasi dan Memastikan Infrastruktur Tak Lagi Diabaikan

Kendari /// LumbungsuaraIndonesia.com
Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Ir. Ridwan Bae, kembali menunjukkan tanggung jawab moralnya sebagai wakil rakyat dengan turun langsung meninjau berbagai persoalan infrastruktur di daerah. Dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada 15–17 Mei 2026, Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu didampingi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sultra, Haryono, menelusuri sejumlah titik strategis di Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, Muna, dan Buton Tengah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tidak sekadar berhenti sebagai laporan di atas meja.

Di Konawe Selatan, Ridwan Bae meninjau ruas jalan Lalembu yang menghubungkan Konawe Selatan dengan Kolaka Timur, termasuk kondisi jembatan yang telah lama dikeluhkan warga. Ia juga melihat langsung lokasi rencana pembangunan jembatan penyeberangan di Kecamatan Sabulakoa menuju Pondidaha, Kabupaten Konawe. Menurut Ridwan, keberadaan jembatan tersebut sangat mendesak karena hingga kini masyarakat masih mengandalkan rakit tradisional untuk menyeberang, sebuah kondisi yang dinilainya berisiko tinggi bagi keselamatan warga. Dari Konawe Selatan, peninjauan dilanjutkan ke Kota Kendari bersama Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, dan BPJN Sultra untuk mengevaluasi titik-titik rawan banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan ibu kota provinsi.

Di Kabupaten Muna, Ridwan meninjau Jalan Pantai Kota Raha, Jalan SOR La Ode Pandu, serta ruas Wasolangka – Marobo yang kondisinya memerlukan perhatian serius. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjadi akses utama masyarakat, tetapi juga menopang sektor pariwisata dan distribusi ekonomi. Menurut Ridwan, konektivitas yang memadai sangat penting agar berbagai program pembangunan, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih di sejumlah wilayah, dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara di Buton Tengah, Ridwan Bae meninjau jalan penghubung Kantor Bupati menuju RSUD Buteng yang telah dibangun melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025. Selain mengevaluasi hasil pembangunan tersebut, ia juga menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur lainnya. Dalam kunjungan itu, Ridwan menilai gagasan Bupati Buton Tengah, Azhari, mengenai program transmigrasi maritim sebagai konsep yang visioner dan layak diperjuangkan agar memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Ridwan Bae menegaskan, keterbatasan fiskal pemerintah daerah membuat dukungan pusat menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Meski tidak seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dapat dijangkau dalam kunjungan kali ini, ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan melalui Komisi V DPR RI dan kementerian terkait. “Ini adalah komitmen kami untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah agar pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan secara adil, tegas politisi Partai Golkar tiga periode tersebut.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, H. Haryono, menjelaskan bahwa seluruh lokasi yang ditinjau bersama Ridwan Bae merupakan titik-titik infrastruktur yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, kunjungan lapangan tersebut penting untuk memastikan usulan penanganan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Haryono mengatakan, beberapa ruas jalan yang ditinjau memang membutuhkan penanganan bertahap karena harus disesuaikan dengan skala prioritas, kelengkapan administrasi, serta kemampuan anggaran pemerintah. Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal setiap usulan yang telah memenuhi persyaratan teknis agar dapat diusulkan dalam program pembangunan dan preservasi jalan nasional.

Kami di BPJN Sultra pada prinsipnya siap mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Semua usulan yang telah disampaikan akan kami telaah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga penanganannya bisa dilakukan secara tepat sasaran, ujar Haryono.

Terkait rencana pembangunan jembatan penyeberangan di Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, Haryono menegaskan bahwa proyek tersebut memiliki nilai strategis bagi keselamatan masyarakat. Namun, realisasinya tetap memerlukan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan persyaratan administratif lainnya agar dapat diusulkan ke pemerintah pusat.

Ia juga menambahkan, persoalan banjir di Kota Kendari membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait. Menurut Haryono, BPJN Sultra siap berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar persoalan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase dapat ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.